Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Anas Berhenti, KLB Paling Rasional

Kompas.com - 07/03/2013, 17:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika berpendapat, kongres luar biasa (KLB) merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik di internal partai, terutama terkait pengajuan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS), pascaberhentinya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Pasek menjelaskan, sikap Anas yang hanya menyampaikan berhenti sebagai ketum dan bukan mengundurkan diri dapat menjadi masalah baru nantinya jika pergantian ketum tidak melalui KLB. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART), kata Pasek, pergantian ketum bisa dilakukan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

"Status berhenti tidak ada dalam AD/ART partai. Jadi, untuk menyelesiakan polemik segera KLB. Nanti keputusannya (Anas) diberhentikan oleh KLB. Setelah itu pilih ketum baru," kata Pasek di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 7/3/2013 ).

Sebelumnya, Wakil Sekjen Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sesuai Pakta Integritas, kader Demokrat yang tersangkut masalah otomatis mundur dari jabatan. Anas sudah menandatangani Pakta Integritas tersebut. Dengan demikian, menurut dia, berhentinya Anas tak jadi masalah.

Ketika dimintai tanggapan pernyataan Nurhayati itu, Pasek mengatakan, Pakta Integritas hanya mengikat secara moral, namun tidak berlaku di mata hukum. Pasek khawatir akan menjadi masalah jika nantinya Majelis Tinggi Partai menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketum.

Di dalam anggaran dasar partai, lanjut Ketua Komisi III DPR itu, tidak diatur pula siapa yang berhak menunjuk Plt ketum. "Nanti dipermasalahkan partai lain. Menunjuk Plt mana aturannya? Siapa yang tunjuk? Saya melihat hanya KLB yang paling rasional," pungkas Pasek.

Seperti diberitakan, para kader Demokrat mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah ketum kepada Majelis Tinggi Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka yakin masalah itu selesai sebelum pendaftaran DCS di Komisi Pemilihan Umum April 2013 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com