Malaysia Serang Utusan Sultan Sulu di Sabah

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Pasukan Malaysia yang didukung sejumlah jet tempur menyerang kelompok bersenjata yang mengaku utusan dan keturunan Sultan Sulu dari Filipina selatan, di Sabah, Selasa (5/3/2013).

Serangan tersebut bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan di Sabah setelah kekerasan yang menewaskan sedikitnya 27 orang dan memicu kekhawatiran tentang ketidakamanan yang lebih luas di daerah kaya sumber daya mineral itu. Operasi itu untuk merebut wilayah yang diduduki oleh sekitar 180 orang dari Filipina selatan, puluhan dari mereka bersenjata. Serangan tersebut dimulai pukul 07.00 pagi waktu setempat (atau pukul 06.00 WIB), sehari setelah Pemerintah Malaysia mengirimkan tujuh batalyon tentara ke Negara Bagian Sabah di Malaysia timur itu untuk memperkuat polisi.

Media Malaysia mengutip penduduk lokal yang mengatakan bahwa mereka mendengar beberapa ledakan dan melihat jet-jet tempur berputar-putar di atas daerah pesisir di dekat kota Lahad Datu.

"Pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat dalam rangka menjaga kebanggaan dan kedaulatan negara ini," kata Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam sebuah pernyataan.

Kelompok bersenjata itu, yang tiba dengan kapal sekitar tiga minggu lalu, mengatakan, mereka adalah keturunan Kesultanan Sulu di Filipina selatan yang memerintah bagian utara Kalimantan selama berabad-abad. Mereka menuntut pengakuan dan pembayaran yang meningkat dari Malaysia terkait klaim mereka sebagai pemilik sah Sabah. Malaysia telah menolak tuntutan mereka. Pemerintah Filipina telah berulang kali mengatakan kepada kelompok itu bahwa Filipina siap untuk berunding, tetapi mendesak mereka untuk pertama meletakkan senjata dan pulang ke kampung halaman.

"Kami telah melakukan segala hal yang kami bisa untuk mencegah hal ini, tetapi pada akhirnya orang Kiram memilih jalan ini," kata Ricky Carandang, Juru Bicara Presiden Filipina Benigno Aquino. Kiram merujuk ke nama keluarga Sultan Sulu.

Klaim kelompok bersenjata itu mencuatkan cerita lama tentang Kesultanan Sulu. Pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah ke Sultan Sulu atas bantuan yang diberikan dalam melawan pemberontakan di Brunei. Pada masa penjajahan Inggris, tepatnya pada tahun 1878, wilayah Sabah disewa oleh British North Borneo Company.

Perusahaan itu harus membayar uang pajak senilai 1.600 dollar AS per tahun. Dalam kontrak, disebutkan bahwa uang sewa akan terus dibayarkan selama Sabah masih dalam kekuasaan perusahaan tersebut.

Saat Inggris pergi dan Sabah kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia, Pemerintah Malaysia masih meneruskan pembayaran itu. Hingga kini, Malaysia masih membayar sekitar 5.000 ringgit Malaysia (Rp 15,6 juta) per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu.

Persoalan awalnya muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia. Sejak tahun 1963, saat Sabah dinyatakan masuk wilayah Malaysia, secara sepihak, Inggris menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda dari sebelumnya.

Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah walau proses pembayarannya masih terus berlangsung dan diwariskan ke Pemerintah Malaysia sampai sekarang.

Sementara pihak Kesultanan Sulu menganggap uang pajak tersebut tetap sekadar uang sewa wilayah mereka di Sabah. Status kepemilikan, menurut mereka, tak berubah.