Angkasa Pura Bersikeras Bangun Bandara Kulon Progo

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero Tommy Soetomo mengatakan, pihaknya bersikeras meneruskan pembangunan bandar udara yang baru di Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo. Lokasi tersebut dianggap sudah memenuhi studi kelayakan.

"Bandara di Yogyakarta saat ini merupakan pusat militer. Jadi, setiap ada pesawat yang ingin mendarat, biasanya selalu ada yang terganggu. Ini yang menjadi alasan sejak dua tahun lalu kami mengusulkan untuk pindah," kata Tommy saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (4/3/2013).

Tommy menjelaskan bahwa dari 13 bandara yang dikelolanya, hampir separuhnya berdiri di atas tanah bukan milik perseroan. Artinya, tanah yang dipakai masih menyewa dari pemerintah daerah setempat. Dengan kondisi tersebut, bandara yang berada di atas tanah pemerintah daerah kurang bisa dikembangkan menjadi bandara yang komersial, khususnya di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

"Apalagi kondisi di sekitar bandara Yogyakarta ini memang sangat padat dengan kondisi militer," tambahnya.

Di sisi lain, kapasitas penumpang di Bandara Adisutjipto ini memang sudah penuh, yaitu mencapai 4,9 juta penumpang per tahun. Bahkan, pihak pengelola bandara sampai menolak penumpang yang akan datang ke Yogyakarta.

"Kami juga sampai menolak maskapai dari Korea untuk terbang ke Yogyakarta karena memang sudah tidak cukup ruang untuk parkir. Ini juga yang menjadi alasan, kami harus membuat bandara baru di Yogyakarta," tambahnya.

Nantinya, pembangunan bandara baru ini juga akan diintegrasikan dengan jalur kereta api bandara, sama dengan kereta api bandara yang ada sekarang ini di Yogyakarta. Hal ini untuk mengantisipasi jarak yang jauh ke Kulon Progo.

Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tetap optimistis bahwa pembangunan megaproyek bandara di Kulon Progo tetap dilanjutkan meski wacana pemindahan lokasi terus mencuat.

Hal itu diungkapkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo kepada wartawan, Rabu (20/2/2013). Hasto menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi mengenai mundurnya investor GVK dari India yang akan berinvestasi di bandara tersebut.

"Megaproyek bandara internasional di Kulon Progo merupakan pengganti Bandara Adisutjipto. Yang punya gawe adalah pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan sarana umum ini akan dilakukan tanpa harus tergantung investor," terangnya, Rabu lalu.

Hasto menjelaskan, pembangunan bandara tidak berbeda dengan pembangunan jalan, yang sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Pembangunannya akan tetap dilaksanakan meski dalam tempo yang lebih lama.

"Sampai saat ini memang belum ada progress apa pun dari Angkasa Pura terkait pembangunan bandara. Kami masih menunggu untuk bertemu dengan Angkasa Pura. Jika terealisasi, kami akan berupaya membantu agar proses yang dilakukan dapat lebih cepat," tegasnya.