Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufiq Kiemas Dukung Mahfud MD Jadi Capres

Kompas.com - 04/03/2013, 20:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mendukung Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pilpres 2014.

Hal itu diungkapkan Taufiq dalam acara peluncuran buku biografi Ketua MK itu "Mahfud MD, Terus Mengalir" saat ditanya moderator Rossiana Silalahi. Rossiana pada kesempatan itu menanyakan dukungan Taufiq terhadap pencapresan Mahfud MD menjadi pilpres mendatang.

"Pak Mahfud sangat mendorong empat pilar demokrasi, saya mendukung, saya setuju," kata Taufiq di gedung MK, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mahfud MD merupakan satu-satunya pejabat yang secara konsisten mendorong empat pilar demokrasi. Empat pilar demokrasi yang konsisten dijalani Mahfud terkait kontribusinya dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers.

Suami Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri itu juga menganjurkan partainya untuk mendukung mantan menteri pertahanan era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur tersebut maju sebagai Presiden.

"Semestinya tertarik mendukungnya (Mahfud MD)," tegasnya.

Sebelumnya, Senin (24/10/2011), Taufiq sempat menyatakan bahwa istrinya, Megawati, tidak lagi maju dalam Pemilu Presiden 2014. Taufik berharap, ada kaderisasi di tubuh partai "Moncong Putih" itu. Selain itu, usia Megawati di tahun 2014 sudah menembus angka 68 tahun.

Kaderisasi menurut Taufiq lebih penting daripada Mega mencalonkan diri kembali. Tak hanya untuk Megawati, tanpa menyebut nama, Taufiq berharap agar tokoh partai politik lain juga tidak lagi maju dalam Pilpres 2014. Menurutnya, partai politik lebih baik memberi ruang kepada anak muda untuk maju.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada calon yang disebut akan menggantikan Megawati. Pada Selasa (12/2/2013), putri kedua politisi itu yang juga Ketua PDI-P Puan Maharani mengatakan bahwa PDI-P tidak mengenal dikotomi tua-muda soal pencalonan presiden.

"Bergantung pada hasil rapat koordinasi nasional atau rakornas dan juga Ketua Umum PDI-P," kata Puan.

Ia hanya menyatakan, sebaiknya masyarakat tidak melakukan dikotomi atau membeda-bedakan secara kaku antara tokoh muda dan politisi senior dalam memasuki pesta demokrasi tahun mendatang.

"PDI-P tidak melakukan dikotomi antara tokoh muda dan senior," kata putri sulung Taufik dan Megawati Soekarnoputri itu.

Saat ditanya tentang peluang bagi dirinya, Puan berujar, "Kita tunggu hasil rakornas dan putusan Ketua Umum PDI Perjuangan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com