Kompas.com - 28/02/2013, 15:50 WIB
EditorFarid Assifa

BANDA ACEH, KOMPAS.com -- Pasal rajam (hukuman badan bagi pelanggar, misalnya, orang berzina dilempari batu atau didera) yang tercantum dalam Rancangan Qanun (Raqan) Jinayah dan Hukum Acara Jinayah, sudah dicabut oleh tim penyusun yang ditunjuk Pemerintah Aceh. Saat ini raqan tersebut sudah berada di DPRA dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh tahun 2013.

Demikian, antara lain, penjelasan Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas MA saat bersilaturahmi Rabu (27/2/2013) kemarin ke kantor Harian Serambi Indonesia di Meunasah Manyang, Aceh Besar.

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Kadis SI minta dukungan media, terutama Serambi, memberitakan program yang akan dijalankan oleh DSI ke depan. “Tanpa dukungan media, semua program yang dicetuskan dan sudah disusun rapi, tidak diketahui publik,” ujarnya.

Banyak hal yang diutarakan Syahrizal di depan para petinggi Harian Serambi Indonesia dalam silaturahmi itu. Menurutnya, hal menarik dan menyita perhatian publik Aceh saat ini adalah perjalanan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Qanun ini menyita perhatian masyarakat Aceh dan menuai kontroversi karena gubernur sebelumnya menolak untuk menandatangani qanun ini, karena berbagai pertimbangan.

Saat ini, kata Syahrizal, Gubernur dr Zaini Abdullah sudah sepakat mengajukan Raqan Jinayah dan Raqan Hukum Acara Jinayah ke legislatif. Pada intinya, Gubernur Zaini menginginkan pemberlakukan syariat Islam yang sifatnya komprehensif.

Pasal yang selama ini diperdebatkan, yakni soal hukuman rajam, menurut Syahrizal sudah dicabut atau dikeluarkan dari raqan sebelumnya oleh tim revisi raqan semasa Aceh dipimpin Tarmizi A Karim.

Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah itu kelak, menurut Syahrizal, diperlukan untuk alat beracara di pengadilan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar menyambut baik seluruh rencana DSI untuk membumikan syariat Islam dan meningkatkan syiarnya di Aceh. Sjamsul juga menambahkan, Serambi Indonesia selalu memberitakan kegiatan penguatan syariat Islam di Aceh yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kadis SI menjelaskan tentang keberadaan Qanun 11, 12, 13, dan 14 Tahun 2002 yang saat ini harus direvisi. Empat qanun tersebut sifatnya untuk sementara waktu saja. Saat diterapkan, ternyata muncul persoalan sehingga harus direvisi.

“Kita tidak hanya berhenti dengan tiga qanun ini saja. Kalau kita berhenti, berarti penerapan syariat Islam yang kafah di Aceh, gagal. Kita harus membicarakan bagaimana syariat Islam ke depan secara komprehensif. Roadmap atau semacam blueprint-nya harus jelas, agar syariat Islam tidak bias dan bisa berlaku menyeluruh,” kata Syahrizal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X