Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2013, 18:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mempertanyakan pengorganisasian fungsi intelijen dalam menangani aksi kekerasan di Papua. Menurut Tjahjo, pelaksanaan fungsi intel selama ini masih belum terpadu, padahal anggaran intelijen yang dikeluarkan sudah sangat besar.

"Di sana banyak satuan intelijen yang tidak terorganisasi dengan baik. Sekarang muncul gerombolan tanpa bentuk adalah bukti dari kelengahan aparat kita," ujar Tjahjo, di Gedung Kompleks Parlemen, Selasa (26/2/2013). Menurut dia, kunci untuk menjaga keamanan di bumi Cenderawasih adalah peran intelijen dan deteksi dini.

"Hal ini tidak pernah tuntas dari penembakan yang lalu apakah pernah diselesaikan atau tidak. Memang ada kendala geografis, tapi tingkat koordinasi tidak semakin baik dan persoalan ini tidak pernah tuntas," ucap Tjahjo. Anggota Komisi I ini mendesak adanya perombakan total dalam penanganan intel di Papua apalagi mengingat anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk kerja intel cukup besar.

Tjahjo enggan memberikan data jumlah dana yang disetujui DPR untuk fungsi intelijen lantaran merupakan rahasia negara. Tjahjo juga mengkritisi crisis center yang baru dibentuk di Papua. Menurutnya, crisis center itu seharusnya sudah dilakukan sejak dulu.

"Intel di Papua tidak bisa disamakan penanganannya dengan di Jakarta dan Jawa Barat. Di sana, peran asing sangat besar," imbuh Tjahjo. Ia juga mendorong agar alasan medan dan cuaca yang menghambat pengejaran pelaku dihentikan. Pengejaran terhadap para pelaku, lanjut Tjahjo, harus dilakukan dengan tuntas.

Selain itu, Tjahjo juga berpendapat penempatan personel keamanan di Papua juga harus dievaluasi kembali. "Paling lama setiap tiga bulan harus diganti," tutur dia.

Sebelumnya, delapan anggota TNI dan empat warga sipil dinyatakan tewas ditembak di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan itu.

Penembakan terjadi pada Kamis (21/2/2013) di Tingginambut Puncak Jaya dan Sinak Puncak Jaya, Papua. Pelaku di Puncak Jaya diduga adalah kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. Sementara penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga adalah kelompok bersenjata pimpinan Murib.

Setelah dua peristiwa itu, kontak senjata kembali terjadi pada Senin (25/2/2013) siang di Gunung Bobairo, Distrik Paniai Timur, Papua. Kontak senjata terjadi antara prajurit TNI dengan tiga orang kelompok bersenjata yang bersembunyi di rumah. Dalam peristiwa terakhir, tidak ada korban jiwa namun ketiga orang kelompok bersenjata itu berhasil melarikan diri.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Kontak Senjata di Papua

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com