10 Provinsi Prioritas Penambahan PLKB

Singkawang, Kompas - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memprioritaskan penambahan jumlah tenaga penyuluh lapangan KB di 10 provinsi. Penambahan diprioritaskan di provinsi berpenduduk padat.

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengangkat tenaga baru. ”Tenaga PLKB (penyuluh lapangan keluarga berencana) tinggal 21.000. Dulu sempat 35.000,” kata Sudibyo Alimoeso, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di sela peluncuran Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Terpadu di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (23/2).

Ke-10 provinsi itu adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, ditambah dua provinsi perhatian khusus, Papua dan Papua Barat.

Idealnya, setiap satu desa ada satu PLKB. Sekarang, satu petugas menangani tiga desa. Saat ini, dibutuhkan 23.000 tenaga PLKB untuk mencapai rasio 1 PLKB : 2 desa. Jumlah itu belum ideal, tetapi dinilai memadai. Jumlah tenaga PLKB akan terus berkurang karena pensiun.

Demi memenuhi kebutuhan PLKB, BKKBN mengimbau pemerintah kabupaten/kota mengajukan formasi pengangkatan PNS PLKB kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Pengajuan formasi PLKB harus dari daerah, bukan dari BKKBN.

”Kami sudah bicara dengan Ibu Menkes (Menteri Kesehatan), rencananya beliau akan berkirim surat ke Mendagri supaya Mendagri dapat meminta bupati/ wali kota kalau kekurangan PLKB,” ujar Sudibyo.

Mengatasi kekurangan PLKB, BKKBN menggiatkan peran kader. BKKBN juga bekerja sama dengan TNI melatih bintara pembina desa membantu memberi penyuluhan program KB.

Di Singkawang, mendorong pria ikut KB vasektomi, Pemkot Singkawang memberi kompensasi Rp 300.000 per akseptor dan Rp 100.000 bagi kader yang berhasil mengajak satu pria ikut KB vasektomi. Dari target 147 akseptor, tercapai 200 persen.

Menurut Wali Kota Singkawang Awang Ishak, dana itu pengganti biaya hidup tiga hari karena tak bisa bekerja seusai operasi vasektomi. Pemkot Singkawang juga menggandeng Majelis Adat Budaya Tionghoa Singkawang untuk menyosialisasikan dan mengajak warga Tionghoa, mayoritas di Singkawang, ikut program KB. ”Kelahiran di sini cukup tinggi,” kata dia. (RWN)