Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Anak Macan yang Gigit Induknya

Kompas.com - 21/02/2013, 21:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BANTEN, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dinilai membuat tidak nyaman sejumlah elite parpol, terutama yang berjasa mengantarkan Jokowi menjadi orang nomor satu di Jakarta, salah satunya Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kini, popularitas dan elektabilitas Jokowi sudah melampaui mereka.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, Jokowi pada lima bulan lalu bukan siapa-siapa. Namun, dengan waktu relatif singkat, Jokowi kemudian muncul sebagai calon presiden alternatif di urutan teratas pada Desember 2012.

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Selasa (19/2/2013), menghasilkan elektabilitas Jokowi lebih besar dari Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri. Dari 13 tokoh nasional, elektabilitas Jokowi paling tinggi, mencapai 18,1 persen. Angka itu lebih tinggi daripada elektabilitas Prabowo Subianto (10,9 persen), Wiranto (9,8), Jusuf Kalla (8,9), Aburizal Bakrie (8,7), dan Megawati (7,2) (baca: Lagi-lagi Jokowi Juaranya).

"Jadi, secara tidak langsung, Jokowi sudah seperti anak macan yang menggigit induknya sendiri. Dia tampil dalam waktu singkat, tapi mampu mengalahkan orang-orang yang sebelumnya berjasa membawanya dari Solo ke Jakarta," kata Burhanuddin di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (21/2/2013).

Meski demikian, tambah Burhanuddin, elektabilitas Jokowi sebagai capres belum cukup menonjol. Berdasarkan hasil survei, dari 82 persen responden yang mengenal Jokowi, kata dia, hanya sekitar 20 persen yang akan memilih Jokowi jika maju dalam pilpres.

"Artinya tidak cukup efisien. Meskipun dibanding calon lain, dia tetap tertinggi," katanya.

Masalah lain, lanjut dia, tidak etis jika PDI-P memutuskan mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Pasalnya, Jokowi sudah tak menyelesaikan mandat sebagai Wali Kota Surakarta ketika maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Ketika sekarang menjadi Gubernur hingga 2017, kalau dia ikut arus maju di Pilpres 2014, secara etika tidak tepat. Tapi, tergantung kalau PDI-P dan saat bersamaan masyarakat memandang bahwa dia figur yang paling tepat, apa mau dikata," kata Burhanuddin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com