Pemerintah Dilema Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai dilema menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Padahal subsidi anggaran untuk BBM bersubsidi ini sudah melonjak dari anggaran semula.

Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto menjelaskan pemerintah memang hanya memiliki opsi untuk menaikkan harga BBM, tetap memberikan subsidi BBM hingga anggaran melonjak atau malah mencabut subsidi BBM. Namun opsi terakhir tampaknya tidak mungkin dilakukan.

Sementara opsi kedua tentunya akan membebani anggaran negara yang sekaligus membuat defisit neraca perdagangan. Sebab, baru di tahun lalu, neraca perdagangan RI kembali jebol, setelah terakhir kali pada tahun 1962.

"Sekarang tinggal keberanian pemerintah, seharusnya timing (waktu) nya kemarin. Masalahnya siapa yang berani ambil risiko dan 2014 bisa tidak dipilih lagi," kata Doddy kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Menurut Doddy, neraca perdagangan sepanjang 2012 sudah mengalami defisit hingga 1,63 miliar dollar AS. Untuk impor sudah 191,67 miliar dollar AS dan ekspor 190,04 miliar dollar AS.

Untuk impor Desember 2012 secara bulanan mengalami penurunan 8,11 persen dan sepanjang Januari-Desember masih naik 8,03 persen. Jika tanpa minyak dan gas, neraca impor ini masih tertekan 7,79 persen (mom) dan 9,05 persen (ytd).

Sementara ekspor Desember menurun 5,58 persen (mom) dan menurun 6,61 persen (ytd). Jika tanpa minyak dan gas menurun 8,5 persen (mom) dan menurun 5,52 persen (ytd).

Dengan kondisi tersebut, maka opsi yang paling memungkinkan adalah menaikkan harga BBM agar anggaran subsidi BBM di APBN tidak semakin tertekan.

"Masalahnya lagi, saya ragu bila pemerintah mau menaikkan harga BBM di 2013. Padahal sebentar lagi pada 2014 akan terjadi pemilu," tambahnya.

Sekadar catatan, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun yang merupakan komponen subsidi. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.