Bisnis Ijazah Palsu Masih Subur, ke Mana Aparat Kita?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis ijazah palsu yang terus saja beroperasi ini seolah tak bisa dibendung. Penegakan hukum dari aparat terkait pemalsuan ini dinilai tak serius terbukti dengan gerai penjaja ijazah palsu yang tetap berdiri dan aparat seperti tutup mata.

Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan bahwa law enforcement yang tegas adalah langkah nyata memberantas maraknya ijazah palsu. Menurutnya, pihak universitas tak bisa berbuat banyak mencegah hal ini. Pasalnya, ada saja cara untuk memalsukan berbagai dokumen termasuk ijazah.

"Sekarang law enforcement-nya harus tegas. Nggak usah jauh-jauh, di Jalan Pramuka itu banyak banget. Tapi apa ada yang menindak? Pemalsuan seperti itu kan ranah polisi," kata Anies saat dijumpai di Gedung Indosat, Sabtu (9/2/2013).

Ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa ditolerir dari tindakan memalsukan ijazah baik bagi pembuat maupun pengguna. Untuk itu, efek jera yang paling tepat adalah penegakan hukum yang tegas tanpa harus menanti aduan dari masyarakat karena pemalsuan seperti itu sudah jelas melanggar hukum.

Secara terpisah, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Illah Sailah, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah membangun sistem pendataan anak-anak yang terdaftar di sekolah dan universitas. Sistem pendataan secara nasional ini salah satunya bertujuan untuk mencegah ijazah palsu yang bertebaran.

"Jadi mendata per semester. Kalau ada yang sudah keluar dari universitas akan terdeteksi nama dan nomor induknya," ujar Illah.

Sekretaris Jendral Kemdikbud, Ainun Naim, juga menegaskan bahwa ijazah palsu ini dapat diketahui dengan memeriksa nomor induk mahasiswa. Untuk itu, keberadaan sistem satu pintu yang bertujuan mengawasi ini akan efektif mengantisipasi pemalsuan dokumen negara ini. Ia juga menganjurkan bagi perusahaan agar melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap ijazah calon karyawannya.

"Perusahaan bisa langsung menghubungi universitas yang bersangkutan. Saat saya jadi dekan, beberapa perusahaan melakukan itu. Saya rasa itu perlu," jelas Ainun.