Aher Dicerca, Jokowi Dipuja

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR, di Gedung DPR, Kamis (31/1/2013), tampaknya terus dipermasalahkan oleh para anggota Komisi V tersebut. Kehadiran pria yang akrab disapa Aher pun diwakili oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman.

Sepanjang delapan jam rapat itu berlangsung, tak henti-hentinya interupsi datang dari anggota Komisi V untuk mengkritisi absennya Aher. Pasalnya, dengan tidak menghadiri rapat koordinasi tersebut, ia dinilai tidak serius menangani penanggulangan banjir. Terlebih alasan utama absennya Aher karena persiapan Pilkada Jawa Barat.

"Kami mohon maaf Pak Gubernur tidak dapat hadir karena beliau sedang mempersiapkan Pilkada Jawa Barat," kata Pery Soeparman di Gedung Parlemen, Jakarta.

Mendengar hal  itu, sontak Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menyesali sikap calon gubernur incumbent tersebut. Menurut dia, rapat kerja tersebut sangat penting untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI, dan Pemprov Banten untuk menanggulangi banjir.

"Sepertinya ini rapat yang sangat penting ya, jadi Pak Gubernur tidak bisa minta izin saja, karena rapat ini resmi seharusnya tidak dapat diwakilkan oleh siapa pun kecuali dia sudah ada cuti resmi," kata Yasti.

Selain itu, alasan berkampanye pun tampaknya sangat tidak diterima oleh Yasti. Menurut dia, alasan berkampanye itu berarti Aher lebih memedulikan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat Jawa Barat. Sebagai tindak lanjutnya, Yasti mengatakan, dia akan mengadukan ketidakhadiran Aher kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar memberikan teguran keras kepada Heryawan.

"Intinya, kami betul-betul menyesalkan ketidakhadirannya. Kami akan berkoordinasi dengan Mendagri, nanti Mendagri yang akan menegur," katanya tegas.

Suara lantang menanggapi absennya Aher juga disampaikan oleh anggota Komisi V lainnya, Rendy Lamadjido dari Fraksi PDI-P, yang menyebutkan Aher tak pernah serius untuk menanggulangi banjir. "Sebelumnya, kami juga pernah undang dia di tahun 2010. Kami ingin serius, tapi dia enggak pernah hadir, ada yang kurang lengkap begitu. Jadi harus menjadi perhatian khusus ini," kata dia.

Berbeda dengan Aher yang terus dicecar oleh Anggota Komisi V DPR, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang baru sekali mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V mendapatkan pujian dari anggota DPR. Dengan kehadiran Jokowi untuk mengikuti rapat tersebut dianggap sebagai semangatnya untuk menanggulangi banjir yang telah puluhan tahun terus menerjang Ibu Kota.

"Semangat itu terus ditumbuhkan untuk menyelesaikan bersama-sama dengan rakyat. Penanganan sampah luar biasa Pemprov DKI sampai turun langsung ke lapangan. Pak Jokowi melakukan penanganan cepat persoalan banjir ini. Kami ini selalu tiap ada banjir, selalu di situ saja terpusat, padahal memerlukan sesuatu yang terencana dan teknis," kata Rendy.

Tak berhenti di situ, anggota Komisi V DPR lainnya, Sudewo, bahkan mengatakan, Jokowi dapat menjadi Gubernur DKI yang berhasil membangun Jakarta seperti Ali Sadikin. Dia juga sangat memberikan apresiasi kepada pemaparan Jokowi yang menurutnya sangat simpel, tetapi diyakini dapat menanggulangi banjir di Jakarta dan kota penyangga lainnya.

"Bagian yang disampaikan oleh Gubernur DKI memang sangat baik. Bagian hulu dan hilir memang harus saling bekerja untuk menanggulangi banjir. Saya berharap Pak Jokowi bisa membangun Jakarta seperti Ali Sadikin," kata Sudewo.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kepala Basarnas Mayjen TNI Alfan Baharuddin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Jawa Barat Pery Soeparman akhirnya diputuskan beberapa hal, antara lain:

- Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU, BNPB, Basarnas, Pemprov DKI, Banten, dan Jawa Barat untuk meningkatkan manajemen dan koordinasi penanggulangan bencana banjir.

- Komisi V DPR RI mendukung usulan anggaran Kementerian PU Rp 2.037,2 triliun untuk program penanggulangan banjir.