HPP Kedelai Minimal Rp 7.000 Per Kg

Jakarta, Kompas - Pemerintah sudah sepakat dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada petani kedelai dan konsumen kedelai, dalam hal ini produsen tahu tempe. Harga pembelian pemerintah untuk kedelai minimal bisa didapat petani Rp 7.000 per kilogram. 

Meski begitu, terkait kewenangan lebih yang diberikan kepada Perum Bulog untuk mengimpor kedelai belum ada keputusan yang bersifat definitif. 

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan itu, Jumat (25/1), di Jakarta, seusai membuka Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Jakarta. 

Mentan berharap pada awal Februari 2013 ada keputusan yang definitif dalam implementasi kebijakan perlindungan untuk komoditas kedelai bagi petani maupun konsumen. Baik terkait penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) kedelai, harga jual, maupun kewenangan importasi kedelai oleh Bulog. 

Suswono mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan penetapan HPP kedelai. Berbagai pilihan mekanisme masih dalam pembahasan. ”Awal bulan Februari Kementerian Perdagangan akan mengumumkan,” katanya.

”Prinsipnya petani akan dilindungi. Kalau harga beli Rp 7.000 per kilogram kedelai minimal akan didapatkan petani,” katanya. 

Secara terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemerintah telah menyetujui ketentuan soal HPP kedelai. ”Kita memang setuju perlu adanya HPP kedelai, tetapi masih dicari formula dan model yang tepat, termasuk payung hukumnya, apakah dalam bentuk inpres atau permendag,” katanya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, berlarut-larutnya penetapan HPP kedelai karena tidak adanya dukungan fiskal. Pemerintah tidak mau mengalokasikan anggaran untuk menopang kebijakan HPP kedelai. Untuk melanjutkan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan akan menggunakan instrumen perdagangan.

Gita menilai HPP untuk kedelai menjadi langkah tepat untuk mengatasi gejolak harga. Saat ini pemerintah menggunakan mekanisme pembebasan bea masuk kedelai impor, untuk menekan gejolak harga.

”Kebijakan itu harus disikapi karena membebaskan bea masuk tidak efektif menekan gejolak harga. Saatnya kebijakan itu dikaji ulang,” ujarnya.