Polisi Semarang Mulai Selidiki Dana BOS

SEMARANG, KOMPAS.com -- Adanya dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar (SD) di Kota Semarang mulai diselidiki.

Polrestabes Semarang memanggil dan memeriksa 16 kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan se-Kota Semarang, Rabu (23/1/2013). Pemeriksaan dilakukan di Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Semarang.

"Ini pemeriksaan awal sebagai tindak lanjut dari adanya laporan terkait dugaan itu," ungkap Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Semarang, AKBP Harryo Sugihhartono.

Ia mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi anggaran bantuan pendidikan ini akan diperiksa secara menyeluruh. Penyelidikan dikhususkan terkait dengan adanya sejumlah proposal yang diduga fiktif.

"Uang turun, tapi tidak ada bentuk fisiknya. Jadi diduga proposal bantuan itu fiktif. Termasuk juga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku," terangnya.

Pemeriksaan awal ini, ungkapnya, untuk klarifikasi adanya dugaan tersebut. Selain itu juga untuk mengumpulkan keterangan pihak terkait serta mengumpulkan data dan fakta.

"Sekarang masih dalam proses penyelidikan, dan memang proses ini membutuhkan waktu lama. Semua yang terkait akan diminta keterangan, termasuk rekanan pengadaan buku," jelasnya tanpa memerinci siapa saja yang diperiksa ataupun direncanakan untuk diperiksa.

Sementara itu, Koordinator Pendidikan Anti Korupsi (KPAK) Jawa Tengah, BS Wirawan mengatakan, berdasarkan temuannya, penyelewengan dana BOS SD dilakukan dengan modus mark up harga buku latihan soal-soal Ujian Nasional (UN). Bahkan menurutnya, mark up bisa mencapai 300 persen.

"Ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 tahun 2012, buku itu termasuk yang dilarang dibeli menggunakan dana BOS," tandasnya.