PTPN X Optimalkan Aspek Lingkungan

SURABAYA, KOMPAS - PT Perkebunan Nusantara X menganggarkan Rp 40,8 miliar untuk meningkatkan tata kelola lingkungan 11 pabrik gula yang semuanya di Jawa Timur. Anggaran ini untuk perbaikan instalasi pengolahan air limbah dan penataan lingkungan secara menyeluruh di dalam kawasan pabrik gula selama 2013.

Direktur Produksi PTPN X, T Sutaryanto, di Surabaya, Senin (21/1), mengatakan, pengelolaan lingkungan salah satu persoalan industri gula. Jika pengelolaan lingkungan terganggu, antara lain karena limbah tak bisa diolah dengan baik, produksi dapat terhambat. Kinerja pasti menurun.

Dia menambahkan, keberhasilan pengelolaan lingkungan akan menjamin terciptanya pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Apalagi, jika upaya itu tidak diartikan sebagai biaya yang membebani perusahaan, tetapi justru memberi keuntungan. Sebab itu, PTPN X menyediakan dana Rp 40,8 miliar atau naik lebih dari 200 persen dibandingkan dengan anggaran pengelolaan lingkungan 2012 sebesar Rp 13,5 miliar.

Dari dana pengelolaan lingkungan tersebut, Rp 23 miliar di antaranya untuk pengelolaan kebersihan di dalam kawasan pabrik gula. ”Kami ingin pabrik gula bersih seperti pusat perbelanjaan,” kata Sekretaris PTPN X, M Cholidi.

Kebersihan di kawasan pabrik gula, kata Cholidi, akan meningkatkan efisiensi pabrik gula karena pasti memperkecil kehilangan pol. Pol adalah jumlah gula dalam setiap 100 gram larutan yang diperoleh dari teknis pengukuran di pabrik. Pabrik bisa menekan tingkat kehilangan bahan olahan sehingga bisa mengoptimalkan efisiensi. Sistem kebersihan yang maksimal juga mencegah kebocoran dan tumpahan pada rantai produksi.

PTPN X, yang tahun 2013 menargetkan kapasitas giling 538.000 ton, juga terus berusaha menekan biaya bahan bakar minyak (BBM) dalam produksi dengan mengoptimalkan ampas tebu sebagai bahan bakar pengolahan. Biaya BBM dapat ditekan dari sekitar Rp 130 miliar pada 2007 menjadi Rp 4 miliar pada 2012. Malah, tahun 2013 ditargetkan hanya Rp 1,5 miliar sehingga pada 2014 menjadi nihil.

Kerja sama organisasi

Kerja sama operasi yang tidak dibatasi waktu antara PTPN XII dan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap lahan hak guna usaha 120 hektar merugikan PTPN XII Rp 811 juta. PTPN XII juga berpotensi kehilangan lahan hak guna usaha 120 hektar.

Kerugian tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan internal dan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PTPN XII.

”Kerja sama operasi atau KSO harus dibatasi waktunya agar segala sesuatu menjadi jelas,” kata Jupriadi, Ketua Komisi A DPRD Jember, pada rapat dengar pendapat antara PTPN XII dan Pemerintah Kabupaten Jember. (ETA/SIR)