Aktivis Sambut Baik Kepastian Pilgub Lampung 2013

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis di Lampung menyambut baik kepastian pemajuan jadwal pemilihan Gubernur Lampung di 2013. Ini menyusul akan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemajuan jadwal pilkada.

"Saya kira ini hal yang melegakan semua pihak. Pelaksanaan pilgub (2013) ada payung hukumnya. Perdebatan soal tafsir undang-undang (pemilu) berakhir dengan munculnya Perppu ini," tutur Rakhmat Husein, Ketua Deputi Politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung, Senin (21/1/2013) malam.

Hari ini, DPR RI dan pemerintah pusat sepakat menerbitkan Perppu yang mengatur bahwa pilkada untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 2014 dimajukan ke 2013. Lampung merupakan salah satu dari 43 daerah yang terkena dampak aturan ini.

Selama setahun terakhir, sebelum gagasan Perppu ini dimunculkan, terjadi polemik tak berujung soal jadwal pilgub Lampung. KPU Provinsi Lampung menjadwalkan pilgub dimulai 2013, sementara Pemprov Lampung menolaknya melalui "hak veto" anggaran.

"Saya yakin juga gubernur akan mematuhi keputusan (Perppu) ini karena selama ini yang menjadi alasan gubernur adalah keputusan pemerintah pusat. Dengan demikian, gubernur akan mematuhinya dengan menganggarkan dana pilgub itu," ujar Rakhmat.