Modus Korupsi Warnai Pilkada 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai modus korupsi masih bakal mewarnai pemilihan kepala daerah (pilkada) sepanjang tahun 2013. Hasil riset menunjukkan modus korupsi terjadi dalam alokasi dana hibah untuk pemenangan pilkada.

Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi memaparkan hasil riset yang menunjukkan bentuk korupsi politik terjadi berupa lembaga penerima fiktif, lembaga penerima beralamat yang sama, aliran dana ke lembaga yang dipimpin keluarga dan kroni gubernur, dana hibah disunat, dan sebagian besar penerima bantuan sosial tidak jelas.

Apung mengatakan, riset ICW didasarkan pada pilkada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Modus ini berpotensi digunakan kembali di pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kenaikan signifikan dana hibah dan bansos dari tahun sebelumnya merupakan tren politik anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan kampanye pemenangan petahana.

"Lihat saja, pada dana hibah di ketiga provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terjadi kenaikan signifikan. Ada juga bantuan keuangan daerah yang menjadi pos anggaran baru yang dipolitisasi oleh petahana untuk menang kembali," ungkap Apung, Minggu (20/1/2013).