Protes Hasil Pilkades, Warga Geruduk DPRD Wonosobo

WONOSOBO, KOMPAS.com- Ratusan warga Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2013), berunjuk rasa memprotes hasil pemilihan kepala desa setempat yang digelar Desember lalu. Mereka menduga ada permainan politik uang dan ketidaknetralan sejumlah perangkat desa.

Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Bejiarum menempatkan Tugiman sebagai Kades terpilih. Ratusan warga yang menyatakan diri sebagai pendukung calon kades Bambang Soponyono mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo. Mereka akhirnya ditemui Ketua Komisi A, Bambang Sugiyanto, dikawal ketat puluhan anggota polisi dari Polres Wonosobo.

Kuasa hukum warga, Sri Hadi Fahrudin, menjelaskan, pendukung calon kades Bambang Soponyono menolak hasil Pilkades. Kemenangan Tugiman yang hanya berselisih Sembilan suara dengan Bambang Soponyono terindikasi tidak sesuai azas keadilan. "Banyak kecurangan dan pelanggaran terjadi," jelasnya.

Beberapa pelanggaran dan kecurangan antara lain tidak netralnya Kades Bejiarum, Isnaeni, yang selama proses pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara terlalu banyak intervensi kepada panitia pilkades. Selain itu, Kades Isnaeni juga dinilai lebih berperan aktif dalam tugas kepanitiaan, padahal tidak termasuk panitia.

Peran tersebut termasuk ketika penentuan orang yang tengah sakit atau jompo apakah bisa memilih atau tidak. Pelanggaran lainnya ditujukan kepada Kepala Dusun Kalicecep, Wardoyo. "Kepada ibu-ibu buruh tani, yang bersangkutan melakukan pengarahan suara untuk Tugiman, dengan iming-iming uang," ungkap Fahrudin.

Dia juga menyebutkan adanya politik uangyang dilakukan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa bernama Sarwono. Kepada beberapa warga, Sarwono diduga membagi-bagi uang dengan besaran antara Rp 50.000-Rp 100.000. Beberapa pemuda Dusun Kalicecep disebut melihat kejadian tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Bambang Sugiyanto menyatakan akan segera menyalurkannya kepada pimpinan dewan. Namun keputusan penyelesaian sengketa tersebut, itu merupakan hak prerogatif Bupati, termasuk bila harus ada penundaan pelantikan Kades yang direncanakan pada 15 Januari mendatang.