Sudah 520 Pengusaha di Jabar Ajukan Penangguhan UMK

BANDUNG, KOMPAS.com - Memasuki pekan kedua bulan Januari 2013 ini sudah 520 pengusaha di Jawa Barat mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Jumlah itu diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan diberlakukannya kenaikan 15 persen tarif dasar listrik (TDL) sejak awal Januari 2013.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Agung Suyama Sutrisno, Kamis (10/1/2013) di Bandung. Karena itu, Kadin Jabar meminta pemerintah agar kenaikan TDL itu dilakukan bertahap sebab kenaikan yang berlaku sekarang terlalu drastis. Kalau pengajuan itu ditolak, para pengusaha akan banyak yang melakukan efisiensi. Baik efisiensi biaya operasional maupun tenaga kerja.

Ketua asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Deddy Widjaja menjelaskan, para pengusaha yang mengajukan penangguhan itu tersebar di wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) cukup tinggi seperti Kabupaten Bekasi, Bogor dan Depok, Karawang, dan Purwakarta. Dampak TDL sudah terlihat, sekitar dua ribu tenaga kerja di wilayah itu terancam PHK.

Menurut Deddy, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan pada 1 Januari 2013 dirasakan mulai berimbas pada industri manufaktur di Jawa Barat. Sedikitnya 10 industri manufaktur yang bergerak di bidang garmen dan sepatu telah menghentikan usahanya.

Baik Apindo maupun Kadin mengkhawatirkan, jumlah itu akan terus berkembang seiring dengan diberlakukannya kebijakan TDL. Apalagi saat ini, industri dihadapkan pada rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Tentunya hal tersebut akan semakin membebani para pengusaha Industri.

Kenaikan TDL, UMK dan BBM sendiri akan memicu terjadinya kenaikan harga pada beberapa komoditas. Selain akan berdampak pada inflasi sekaligus mempengaruhi daya beli masyarakat. Katanya, kenaikan ketiga komponen ini sekaligus menjepit pengusaha karena akan melemahkan daya saing.

Di dalam negeri sendiri, persaingan produk domestik dengan barang impor saat ini sangat ketat, terutama menghadapi AFTA 2015. Sehingga dikhawatirkan kebijakan itu membuat para pengusaha kalah bersaing dan produk impor akan membanjiri pasar lokal.