JAKARTA, KOMPAS.com — Berlarut-larutnya penetapan harga pembelian pemerintah untuk komoditas kedelai karena tidak adanya dukungan fiskal.
Pemerintah tidak mau mengalokasikan anggaran untuk menopang kebijakan HPP kedelai. Untuk melanjutkan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan akan menggunakan instrumen perdagangan.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, di Jakarta, Kamis (3/1/2013), mengatakan, semula HPP kedelai akan menggunakan instrumen anggaran.
Namun, karena tidak ada persetujuan dari Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut menggunakan instrumen perdagangan. Kita akan gunakan dana keuntungan yang ada di Bulog sehingga jangkauannya tidak akan sebanyak jika menggunakan instrumen anggaran, katanya di sela-sela kunjungan ke kantor Kompas.
Dia mengatakan, pembahasan yang cukup alot terkait sumber dana untuk menopang HPP membuat penetapannya berlangsung lama. Kebijakan tersebut telah digelontorkan sejak bulan Agustus 2012. Bulan Januari ini mudah-mudahan bisa selesai dan bisa dilaksanakan, katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.