Kompas.com - 31/12/2012, 10:19 WIB
Penulis Ahmad Arif
|
Editoryunan

KOMPAS.com - Gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah menghancurkan Aceh. Zona subduksi yang dikira tak berbahaya ternyata mengirim gempa dan tsunami raksasa. Petaka itu membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Akan tetapi, kita ternyata tidak belajar banyak.

Sebelum gempa berkekuatan 9,2 Mw (atau sekitar 9,3 skala Richter) di Aceh pada 2004, para ahli geofisika dan geologi telah memetakan di jalur subduksi mana gempa besar dapat atau tidak dapat terjadi. Dan, jalur subduksi Aceh-Andaman yang bertipe oblique subduction zone atau zona subduksi melengkung adalah salah satu yang diyakini tidak akan menghasilkan gempa besar.

Tak mengherankan jika zona subduksi Aceh-Andaman ini tak diteliti. Apalagi, Aceh saat itu dibekap konflik berkepanjangan dan tak ramah bagi peneliti. Satu-satunya peneliti yang berada di sekitar zona ini adalah Kerry Sieh dari California Institute of Technology dan muridnya, ahli gempa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman.

Kerry telah meneliti zona subduksi Sumatera sejak 1994. Namun, dia lebih banyak meneliti di kawasan zona subduksi Mentawai dan tak memperhitungkan ancaman dari zona Aceh-Andaman.

Pada 2003, Kerry bersama Danny selesai merekonstruksi riwayat gempa di segmen Mentawai. Mereka resah ketika menemukan megathrust yang sudah di ujung siklus. Namun, gempa dan tsunami ternyata terjadi di zona Aceh-Andaman, bukan di Mentawai. ”Tidak ada catatan sejarah yang bisa dibandingkan dengan gempa bumi Aceh-Andaman tahun 2004,” tulis Kerry dalam The Sunda Megathrust: Past, Present and Future (2007).

Membuka mata

Belum tiga bulan sejak gempa Aceh, pada 28 Maret 2005 gempa dengan kekuatan 8,5 Mw kembali mengguncang pesisir barat Sumatera bagian utara. Pusat gempa hanya berjarak sekitar 250 kilometer di sebelah selatan pusat gempa 26 Desember 2004, dan menimbulkan kerusakan hebat di Pulau Nias, Simeulue bagian selatan, Pulau Banyak dan Singkil.

”Kedua gempa dan tsunami ini merupakan titik balik dari studi gempa dan tsunami di daerah zona subduksi dan dampaknya di daerah pesisir secara internasional,” kata Gegar Prasetya, ahli tsunami dari Amalgamated Solution and Research (ASR).

Ahli paleotsunami dari LIPI, Eko Yulianto, mengatakan, setelah tsunami 2004 muncul keyakinan baru di kalangan ilmuwan, gempa besar dapat terjadi di semua jalur subduksi di seluruh dunia. Besaran gempa dan interval waktu perulangan yang dihasilkan oleh setiap jalur subduksi tergantung pada panjang jalur subduksinya. Untuk Indonesia, gempa besar ini berpeluang terjadi lagi di jalur subduksi sebelah barat Sumatera, jalur subduksi selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, jalur subduksi utara Sulawesi dan utara Papua, serta jalur subduksi Maluku.

Gegar mencatat, setelah 2004, bumi Nusantara terus dientak gempa dan dilanda tsunami. Walaupun kekuatannya tak sedahsyat 2004, korban tetap berjatuhan. Gempa berkekuatan 7,6 Mw membangkitkan tsunami di pesisir selatan Jawa Barat-Tengah pada tanggal 17 Juli 2006, menewaskan lebih dari 500 orang.

Pada 25 Oktober 2010 terjadi gempa di Mentawai berkekuatan 7,8 Mw, menewaskan hampir 1.000 orang. Dan, terakhir kejadian gempa kembar pada 11 April 2012 (8,6 Mw dan 8,2 Mw) yang terjadi di punggung samudra di selatan Simeulue. Gempa kali ini tidak menimbulkan tsunami besar, tetapi telah membuat kepanikan masyarakat pesisir Sumatera. ”Jelas bahwa sistem peringatan dini dan upaya-upaya pelatihan yang telah dilakukan sebagai pelajaran dari peristiwa yang terjadi di tahun 2004 seperti menjadi tak berdaya,” kata Gegar.

Lalu, apa yang salah? Kenapa kita tidak juga belajar?

Menurut Gegar, sederet gempa dan tsunami yang terjadi memang tak mendorong pemerintah serius mendanai penelitian di bidang ini. Padahal, hasil penelitian yang dilakukannya memperlihatkan bahwa setiap gempa dan tsunami di zona subduksi ini adalah unik dan kompleks.

Tanpa basis data yang komprehensif serta dapat dipercaya tentang kejadian gempa dan tsunami yang telah lalu sampai dengan yang terjadi akhir-akhir ini, beserta analisis ilmiahnya, upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi secara keseluruhan akan kehilangan dasar berpijak. ”Tanpa penelitian yang kuat, strategi mitigasi kita bisa salah arah,” katanya.

Sebaliknya, justru Singapura yang belakangan membangun Earth Observatory of Singapore (EOS) atau pusat penelitian kebumian dan merekrut Kerry Sieh sebagai salah satu peneliti utamanya. Selain meneliti gempa dan tsunami, EOS juga banyak mengkaji soal kegunungapian.

Masterplan tsunami

Pemerintah bukannya diam saja, terutama sejak dua gempa kembar pada April 2012, yang menampar kita, bahwa sistem mitigasi bencana yang dibangun ternyata begitu rapuh. Kekurangsiapan tersebut mendorong diadakannya evaluasi khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet terbatas di Bogor.

Dalam rapat terbatas itu, akhirnya diputuskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengoordinasikan penyusunan rencana induk (masterplan) antisipasi ancaman tsunami 2012-2014. Dana yang disiapkan untuk masterplan itu mencapai Rp 16,7 triliun dan diharapkan selesai dikerjakan dalam lima tahun.

”Untuk tahun 2013, dana yang dianggarkan Rp 1 triliun, diprioritaskan di daerah paling rawan tsunami, yaitu sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa, dan pantai selatan Bali-Nusa Tenggara,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan, antara lain, pemasangan sirene berbasis komunitas 1.375 unit, pembangunan evakuasi sementara 139 unit, pembangunan pusat pengendalian operasi di 50 kabupaten/kota, pembangunan rambu evakuasi di 51 kabupaten/kota, pengembangan desa tangguh bencana sejumlah 1.080 desa, simulasi di 51 kabupaten/kota, serta sosialisasi dan diseminasi di 51 kabupaten/ kota. ”Masterplan itu sudah melibatkan kajian ilmiah dan para ahli dari dalam dan luar negeri,” paparnya.

Namun, belakangan sejumlah ahli gempa dan tsunami seperti Gegar Prasetya, Danny Hilman, Widjo Kongko (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT), dan beberapa lainnya mengkritik masterplan itu sebagai sesuatu yang terburu-buru dan dinilai tidak didasarkan kajian keilmuan yang rinci. ”Masterplan itu reaktif, pendekatannya lebih ke proyek, dan para ahli yang dilibatkan hanya sebatas sebagai narasumber,” kata Gegar.

Dia menyarankan, langkah awal yang seharusnya dilakukan adalah mendata siapa melalukan apa, baik itu di pemerintahan maupun swasta. ”Sampai saat ini semua kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana tsunami didominasi lembaga pemerintah yang sering pada akhirnya terjebak kepada ego sektoral dan akhirnya berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Jika tsunami Aceh telah membuka mata dunia, kenapa kita justru tidak belajar banyak darinya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.