Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi Pemerintah Provinsi Sepakat Minta Pusat Hapus Subsidi BBM

Kompas.com - 29/12/2012, 02:51 WIB

Toraja Utara, Kompas - Para gubernur mengusulkan pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak. Jika pemerintah tidak mau menghapus subsidi bahan bakar minyak tersebut, aturan penyaluran subsidi harus diubah.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, usul tersebut disepakati dalam rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, 27-28 Desember 2012, di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Para gubernur memandang subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dialihkan ke sektor lain. ”Indonesia kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur. Jika untuk penambahan dana harus memotong subsidi BBM, gubernur-gubernur setuju,” ujar Syahrul, Jumat (28/12), di Toraja Utara.

Selain untuk infrastruktur, subsidi BBM juga direkomendasikan dialihkan untuk pembangunan sistem transportasi massal dan ekonomi kerakyatan. Subsidi untuk ekonomi kerakyatan, antara lain, diarahkan pada mekanisasi pertanian, kerajinan rakyat, dan produksi massal oleh rakyat.

Apabila pemerintah tidak setuju menghapus subsidi BBM, peraturan dan pola penyaluran harus diubah. Pengubahan untuk memastikan subsidi disalurkan tepat sasaran. ”Subsidi harus dipastikan diterima pertanian rakyat atau angkutan massal,” tutur Syahrul.

Di Jakarta, Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya, seusai meninjau Depo BBM Plumpang, menyatakan, terkait dengan kuota BBM bersubsidi 2013, PT Pertamina telah mendapat alokasi BBM bersubsidi 45,01 juta kiloliter (kl). Rinciannya, premium 29,03 juta kl, solar 14,28 juta kl, dan minyak tanah 1,7 juta kl. ”Kami berkomitmen menyalurkan BBM bersubsidi 2013 dengan tepat sasaran,” katanya.

Maka dari itu, sesuai arahan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina tengah melaksanakan tender pengadaan dan pemeliharaan perangkat teknologi sistem pemantauan dan pengendalian BBM bersubsidi. ”Pemenangnya akan diumumkan akhir Januari 2013. Dalam menetapkan pemenang tender, kami mempertimbangkan berapa besaran biaya investasi dan operasional sistem tersebut yang diajukan peserta tender,” ujar Hanung.

Pengerjaan proyek itu akan mulai dilakukan secara bertahap pada Februari 2013. Menurut rencana, perangkat teknologi pemantau BBM bersubsidi itu akan dipasang pada 92.000 kepala selang di 5.020 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum Pertamina. PT Pertamina menargetkan sistem ini akan terhubung dalam jaringan (online) pertengahan tahun 2013 di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. ”Jadi, sampai akhir tahun depan, sistem itu diharapkan sudah bisa diterapkan di Jawa-Bali dan beberapa daerah di Kalimantan,” ujarnya.

Sejauh ini, PT Pertamina masih merumuskan skema bisnis sistem itu. Biaya investasi dan pengelolaan sistem berbasis teknologi itu akan dimasukkan ke dalam biaya operasi perusahaan tersebut dan tidak terkait dengan dividen yang akan disetorkan kepada pemerintah selaku pemegang saham. (RAZ/EVY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com