Pungut Rp 37 juta, Calo CPNS Ini Terancam Sanksi - Kompas.com

Pungut Rp 37 juta, Calo CPNS Ini Terancam Sanksi

Kompas.com - 28/12/2012, 17:52 WIB

KEFAMENANU, KOMPAS.com -- Tarsi Sasi, oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur yang diduga memungut Rp 37 juta dari 9 orang tenaga kontrak daerah Kabupaten TTU, terancam kena sanksi berat jika pelanggaran itu terbukti.

Ancaman itu disampaikan Wakil Bupati TTU Aloysius Kobes kepada Kompas.com, Jumat (28/12/2012). Menurut Kobes, pihaknya masih menunggu laporan dari 9 orang tenaga kontrak tersebut, baru kemudian ditindaklanjuti.

"Akan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, dan jika terbukti, maka (Tarsi, red) akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS," jelas Aloysius.

Sebelumnya Tarsi Sasi, oknum PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten TTU, diduga memungut Rp 37 juta dari 9 orang tenaga kontrak daerah Kabupaten TTU yang administrasinya belum lengkap. Alasannya, pungutan itu untuk membantu pengurusan administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, sehingga mereka bisa otomatis diangkat sebagai PNS pada Desember 2012 ini. Namun, janji Tarsi tersebut tidak ditepati karena dari 9 orang itu, hanya satu yang dinyatakan lulus oleh BKN.


Komentar

Terkini Lainnya

Sandiaga Beberkan Alasan Tak Tunjuk PNS Jadi Komisaris Utama di PT Delta Djakarta

Sandiaga Beberkan Alasan Tak Tunjuk PNS Jadi Komisaris Utama di PT Delta Djakarta

Megapolitan
Banyak TKA Ilegal, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas di Daerah

Banyak TKA Ilegal, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas di Daerah

Nasional
Digelar Sebulan, Art Jog 2018 Gelar 83 Penampilan dan Hadirkan Seniman Mulyana

Digelar Sebulan, Art Jog 2018 Gelar 83 Penampilan dan Hadirkan Seniman Mulyana

Regional
Dirjen Imigrasi Sebut Perpres TKA Hanya Sederhanakan Birokrasi

Dirjen Imigrasi Sebut Perpres TKA Hanya Sederhanakan Birokrasi

Nasional
AS Berharap Pertemuan Dua Korea Hasilkan Perdamaian

AS Berharap Pertemuan Dua Korea Hasilkan Perdamaian

Internasional
Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Nasional
Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara 'Untukmu Indonesia' di Monas

Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara "Untukmu Indonesia" di Monas

Megapolitan
Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Regional
Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Internasional
12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

Megapolitan
Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Nasional
Dilarang Disparbud, Panitia 'Untukmu Indonesia' Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Dilarang Disparbud, Panitia "Untukmu Indonesia" Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Megapolitan
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Nasional
Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Megapolitan
Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Megapolitan

Close Ads X