Presiden Harus Jamin Natal Jemaat HKBP Filadelfia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriani, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wajib menjamin perayaan Natal jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia. Pasalnya, selama ini jemaat Gereja HKBP Filadelfia mengalami tindak intoleransi.

"Komnas Perempuan mendesak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk tegas hadapi intoleransi atas nama agama," kata Andy pada Kompas.com, Jakarta, Senin (24/12/2012).

Andy menjelaskan, Presiden harus memerintahkan aparat Kepolisian membubarkan massa intoleran. Selain itu, Presiden dapat memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengintruksikan anak buahnya menangkap dan melakukan proses hukum terhadap dalang aksi intoleran. Pelaku tindak kekerasan, lanjutnya juga harus diproses hukum karena terlibat dalam aksi intoleran.

"Harus dipastikan perlindungan bagi umat Kristiani dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan atas kekerasan," tandasnya.

Ia menjelaskan, Presiden bertanggung jawab memastikan tiap umat Kristiani dapat merayakan Natal. Mereka selayaknya dapat menikmati haknya dalam beribadah dengan memperoleh rasa aman. Selain itu, terangnya, negara juga harus berhenti mengkriminalkan warga yang memperjuangkan hak kemerdekaan beragama.

"Berlanjutnya tindak intoleransi menandakan Indonesia ada di titik nadir perjalanan kebangsaannya yang berlandaskan penghormatan pada bhinnekaan dan penegakan hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, kegiatan misa yang dilakukan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi terpaksa dihentikan akibat adanya kericuhan antara jemaat dan warga Kampung Jalen, RT 01/09 Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (24/12/2012).

"Rencana kebaktian ini mendapat penolakan dari warga Desa Jejalen Jaya," jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto saat dihubungi Kompas.com.

Adapun alasan penolakan tersebut berkaitan dengan izin. "Gereja tersebut masih disegel oleh Pemda Kabupaten Bekasi karena tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, warga masyarakat yang pernah menandatangani surat yang diajukan melalui Ketua RW tidak mengatakan bahwa surat tersebut merupakan syarat untuk mendirikan gereja," jelas Rikwanto.

Sedangkan menurut Pendeta HKBP Filadelfia Bekasi Palti Panjaitan, massa intoleran menutup jalan dibantu aparat polisi dan TNI. Kapolsek dan Kapolres menurutnya tidak berbuat apa pun terhadap massa. Aparat dan massa intoleran, lanjut Panjaitan, mendesak jemaat filadelfia mundur.

"Massa intoleran sudah mengamuk, melempari jemaat HKBP Filadelfia dengan berbagai benda," kata Panjaitan.

Lebih lanjut, Panjaitan mendesak polri agar bertindak tegas mengusir massa intoleran dan melindungi jemaat HKBP Filadelfia. Jemaat HKBP Filadelfia, terangnya, dikepung dan diserang. "Pak Presiden, tolong bantu kami," pungkas Panjaitan.