Kompas.com - 23/12/2012, 04:42 WIB
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, mengeluh lantaran biaya untuk pembuatan akta kelahiran sangat mahal, ditambah lagi pengurusannya terkesan berbelit dan lama. Banyak warga yang terpaksa akhirnya harus menunda pengurusannya sampai batas waktu yang tak ditentukan.

Yohanes Bansae, warga Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU, kepada Kompas.com, Sabtu (22/12/2012) mengaku terlambat mengurus akta kelahiran anaknya sehingga setelah usia anaknya 12 tahun baru mulai diurus. Akibatnya, biaya yang akan dibayar mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah.

"Kemarin saya mendatangi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan berencana mau mengurus akta kelahiran, namun oleh petugas saya disuruh ke pengadilan untuk disidang. Namun sampai di pengadilan biaya yang dipatok mencapai Rp 1 juta. Biaya tersebut bagi saya sangatlah berat sehingga terpaksa saya tunda dulu sambil mengumpulkan uang," kata Bansae.

Menurut Bansae, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang pro rakyat dengan menggratiskan akta kelahiran dan sejenisnya karena sangat penting terkait dengan identitas warga negara.

"Saya minta pemerintah secepatnya merevisi aturan tersebut karena terlalu membebani warga kelas menengah ke bawah. Paling-paling yang bisa mengurus dengan lancar dan tepat waktu hanya orang di kota dan yang mampu secara ekonomi sedangkan orang di kampung-kampung sangatlah kewalahan," tegas Bansae.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Daniel Abi dan Patrisius Siki, warga Kecamatan Bikomi Utara yang sampai saat ini belum mengurus akta kelahiran anak mereka karena terbentur biaya yang terlampau mahal dan pengurusannya juga harus dilakukan di kota, sementara biaya perjalanan ke kota pun mereka meras kesulitan.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten TTU Swibertus Salu mengatakan, dengan berakhirnya masa dispensasi untuk penerbitan akta kelahiran bagi masyarakat yang melampaui batas waktu satu tahun ke atas dan belum memiliki maka pada akhir Desember 2011, untuk memperoleh akta harus melalui sidang pengadilan.

"Setelah penetapan pengadilan baru Disdukcapil akan proses untuk penebitan akta kelahiran bagi yang bersangkutan dan ini juga karena aturan. Kalau untuk besar biaya sidang di pengadilan kami tidak tahu tetapi kalau di Disdukcapil biaya atau retribusi cetak blanko Rp 20.000, ditambah biaya keterlambatan dalam melapor kelahiran melampaui satu tahun akan dikenakan Rp 100.000," kata Salu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.