Gubernur Berang Kepala Daerah Tak Hadir

Manado, Kompas - Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang berang karena sejumlah bupati dan wali kota di wilayahnya tak hadir saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2013.

Sarundajang kemudian meminta Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rahmat Mokodongan, Senin (17/12), menegur bupati dan wali kota itu. Ada 10 bupati dan wali kota yang tak hadir saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kantor Gubernur Sulut.

Menurut Sarundajang, ketidakhadiran para bupati dan wali kota, tanpa mengutus wakilnya itu, mengabaikan amanat rakyat. ”DIPA ini untuk masyarakat, bukan untuk bupati atau wali kota, kenapa tak hadir? Tegur mereka,” pintanya.

Kepala daerah yang tidak hadir di antaranya bupati dan wali kota dari Sangihe, Sitaro, Talaud, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Induk, serta Minahasa Utara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin lalu, juga marah dan minta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur gubernur yang tak hadir saat penyerahan DIPA di Istana Negara, Jakarta. Saat itu ada empat kepala daerah tak hadir, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau.

Bupati Sangihe HR Makagansa, yang dihubungi Kompas, mengaku tidak menerima undangan. ”Saya lagi rapat dengan kepala dinas di sini,” kata Makagansa. Tahun ini, Sulut dapat alokasi anggaran Rp 15,95 triliun, yang meliputi dana alokasi khusus dan umum Rp 9 triliun, serta dana bagi hasil Rp 6,95 triliun.

Sultan akan tindak

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berharap jajarannya dapat memanfaatkan DIPA secara transparan dan akuntabel. ”Jika ditemukan indikasi korupsi, saya tidak akan ragu menindak secara administratif dan menyerahkan ke penegak hukum,” tandasnya, saat penyerahan DIPA di Yogyakarta.

Sultan berharap penggunaan anggaran oleh setiap pemegang mata anggaran agar difokuskan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi, jangan mengejar kecepatan proyek tanpa menjaga kualitas.

Di Bandung, Jawa Barat, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Anandy Wati mengatakan, penyerahan DIPA kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran lebih awal dimaksudkan agar pencairan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat waktu, merata, dan memberikan dampak ekonomi.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Stanis Tefa mengatakan, beberapa kebijakan dan program kerja pemerintah NTT tahun 2013, seperti perjalanan dinas, dinilai tak wajar. Program lainnya juga harus direalisasi.

(ZAL/ABK/SEM/KOR)