Perbaikan Kampung Ala Jokowi Siap Dieksekusi 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng sejumlah perusahaan, melalui Corporate Social Responsibility (CSR), untuk melakukan perbaikan kampung. Saat ini, drafnya telah siap untuk ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar dapat segera dieksekusi mulai 2013.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya telah menandatangani MoU sedikitnya dengan tujuh perusahaan. Hal itu dilakukan sebagai komitmen awal dunia usaha dunia usaha menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan program perbaikan kampung di Ibu Kota.

"Pak Gubernur tinggal tanda tangan drafnya. Banyak kok, ada yang dari BUMD dan BUMN," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012) pagi.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menandatangani kesepakatan bersama dengan beberapa Direktur perusahaan swasta, BUMD dan BUMN. Yakni PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) sebagai komitmen awal dunia usaha menjadi mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan program Perbaikan Kampung Permukiman Kumuh di DKI Jakarta.

Program perbaikan kampung di DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 1969, dengan menitikberatkan pada kegiatan pembangunan fisik lingkungan seperti pembangunan prasarana jalan, saluran penghubung, sarana kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program perbaikan kampung pada lokasi permukiman kumuh yang dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari pembentukan kelompok swadaya masyarakat, pendampingan dan penguatan kelompok swadaya masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dan pemandirian kelompok swadaya masyarakat dengan salah satu hasilnya adalah dirumuskannya Community Action Plan (CAP) dengan berdasarkan kepada kebutuhan masyarakatnya.

CAP merupakan target sasaran bagi semua pelaku kepentingan di bidang perumahan dalam membantu peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Berdasarkan data direktori kumuh tahun 2011, masih terdapat 392 RW kumuh yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif dari semua stakeholder.

Dari CAP inilah, Pemprov DKI Jakarta melakukan pemilahan program perbaikan kampung bekerjasama dengan dunia usaha, antara lain pembangunan prasarana umum kawasan perumahan mulai dari perencanaan teknis sampai dengan pelaksanaan fisiknya, termasuk pembangunan ruang interaksi sosial, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan MCK dan sarana penunjang fasilitas publik lainnya.

Pada tahap berikutnya, ada beberapaa perusahaan swasta dan BUMD yang akan bergabung melaksanakan program ini melalui CSR, yaitu PT Astra International Tbk, PT Jakarta Tourisindo dan PD Pasar Jaya.