KPU Lampung Diblokir

Bandar Lampung, Kompas - Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu memblokir pintu utama kantor Komisi Pemilihan Umum Lampung, Kamis (13/12). Mereka menolak jadwal pemilihan kepala daerah dimajukan dari sebelumnya tahun 2014 menjadi tahun 2013.

Dengan palang kayu dan ikatan kain, 50 pengunjuk rasa dari Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB) memblokir pintu utama kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung. Aksi dilakukan selama audiensi antara perwakilan GMLB dan anggota KPU Lampung, Firman Seponada. Blokir dibuka setelah pertemuan selesai.

Sebelumnya, pengunjuk rasa mencoba merobohkan pagar halaman kantor KPU Lampung dengan mobil pikap. Polisi pun membentuk barikade di belakang pagar untuk mencegahnya.

Kepala Bagian Operasi Polresta Bandar Lampung Komisaris Syaiful Wahyudi sempat berang melihat aksi pengunjuk rasa yang cenderung anarkistis. Aksi itu sempat berhenti setelah perwakilan GMLB dipanggil untuk bertemu dengan Firman.

Heri CH, perwakilan GMLB, mengecam langkah anggota KPU Lampung yang datang ke Jakarta, menemui DPR dan KPU Pusat, Rabu lalu. Mereka dituduh mendorong pemajuan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Lampung dari sebelumnya tahun 2014 menjadi 2013.

Padahal, lanjut Heri, pertemuan pada pekan lalu, antara perwakilan Kementerian Dalam Negeri, KPU Pusat, KPU Lampung, dan Gubernur Lampung tak memutuskan ada perubahan jadwal. ”Itu namanya munafik, mbalelo. KPU Lampung langgar kesepakatan sebelumnya. Saat itu, kesepakatannya, pilkada tidak tahun 2013,” ujarnya.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menolak perubahan jadwal karena jabatannya berakhir tahun 2014. Ia memilih pilkada diundurkan tahun 2015 karena masih banyak program yang belum dikerjakan. Adapun Koalisi Prodemokrasi yang mendatangi Komisi II DPR mendesak jadwal Pilkada Lampung dimajukan agar tak berbenturan waktunya dengan Pemilu 2014. Firman mengatakan, kepastian jadwal pilkada diserahkan pada pemerintah pusat.

Di Jakarta, Kamis, aktor Deddy Mizwar yang menjadi calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur petahana Ahmad Heryawan dalam Pilkada Jawa Barat tahun 2013 berkunjung ke Redaksi Kompas. Ia menyampaikan pemikirannya terkait pilkada.

Pilkada NTT

Menyusul surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang menetapkan pasangan cagub dan cawagub Nusa Tenggara Timur (NTT), Ibrahim Agustinus Medah-Melki Lakalena, arus penolakan terhadap keputusan itu kian kuat. Hal tersebut ditandai dengan pengunduran diri Sam Haning sebagai Wakil Ketua DPD Golkar NTT, yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar NTT. Pengunduran diri disampaikan kepada Sekretaris DPD Golkar Anton Darius.

Sementara itu, KPU Sumatera Utara menetapkan lima pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk berlaga dalam Pilkada Sumatera Utara pada Maret 2013. Jumlah itu sesuai dengan jumlah pasangan yang sebelumnya mendaftarkan diri ke KPU. (JON/WSI/ANS/tra)