Kasus Bupati Garut Bisa Ganggu Kinerja Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan nikah siri Bupati Garut Aceng Fikri dengan seorang gadis bernama FO (18) menuai kecaman banyak pihak. Persoalan Aceng ini dinilai akan mengganggu kinerja pemerintah daerah jika terus dibiarkan berlarut-larut. Aceng diminta menjelaskan ke publik alasan dirinya melakukan poligami.

"Para pemimpin harus menghindari soal-soal seperti ini. Legislatif di daerah juga perlu meminta penjelasan dari Bupati supaya masalah ini tidak berlarut-larut karena bisa mengganggu kinerja pemda," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa, Senin (3/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Jika kinerja pemda terganggu, itu akan berimplikasi pada masyarakat Garut sendiri sehingga legislatif harus segera menyelesaikannya. "DPP Demokrat juga akan meminta Demokrat di DPRD untuk meminta penjelasan Bupati alasan dia melakukan itu," ucap Saan.

Sebelumnya, Bupati Garut Aceng Fikri bersikeras tidak menyalahi aturan saat menikah siri dengan FO. Ia justru menganggap kasus ini sengaja diembuskan lawan politik guna mencemarkan nama baiknya.

"Masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan sejak 16 Agustus 2012 dengan surat kesepakatan di atas meterai dengan kompensasi nominal tertentu. Mungkin ada pihak yang mau menghancurkan nama baik saya menjelang Pemilihan Bupati Garut 2013 nanti," kata Aceng saat melakukan jumpa pers di Garut, Rabu (28/11/2012).

Sebelumnya, tingkah Aceng Fikri menikahi dan menceraikan gadis di bawah umur dalam waktu empat hari, 16-19 Juli 2012, menuai protes. Sebagai kepala daerah, tindakannya dianggap tidak pantas dan melanggar aturan hukum. Ia dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena menikah dengan gadis di bawah umur dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia karena menjanjikan imbalan tertentu untuk mau dinikahi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Pernikahan Bupati Garut