KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Pilgub Sulsel

MAKASSAR, KOMPAS.com - Aktivis yang tergabung dalam Koalisi 4 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan anggaran Pemilihan Gubernur Sulsel 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 319 miliar.

Koalisi 4 itu terdiri dari aktivis gabungan lembaga FIK, Ornop Sulsel, ACC Sulawesi, LAPAR Sulsel, LBH Makassar, ESeL Makassar, PeRAK Institute, ESENSI Foundation, ELSIC, YASINDO, Yayasan Jati, YTMI, KONTRAS Sulawesi, ASPEK 5 Makassar Mall, SJPM Serikat Juru Parkir Makassar.

Dalam rilisnya yang disampaikan ke Kompas.com, Kamis (22/11/2012), Koalisi 4 berharap KPK memonitoring seluruh anggaran pelaksanaan dan pengamanan Pilgub Sulsel serta dana kampanye para kandidat.

"Penggunaan anggaran Pilgub Sulsel 2013 harus terus diawasi dan kami berharap KPK memonitoring uang yang bersumber dari APBD. Dimana kuasa pengguna anggaran Pilgub Sulsel, di antaranya KPU, Panwas dan aparat kepolisian. Bahkan dana yang dipegang aparat kepolisian untuk pengamanan Pilgub Sulsel sebesar Rp 36 Miliar. Dana itu untuk satu putaran," kata Abdul Azis selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ini.

Selain itu, Koalisi 4 juga mengajak masyarakat Sulsel untuk tetap kritis dan mengawal setiap tahapan pilgub. Apalagi Koalisi 4 menilai Panwas masih lemah dalam mengawasi pelaksanaan Pilgub Sulsel.

"Dari pengamatan Koalisi 4, Panwas dinilai masih tumpul dan lemah yang tidak maksimal menjalankan fungsi pengawasan. Buktinya, banyak pelanggaran yang terjadi di daerah," katanya.

Dengan begitu, lanjut Abdul Azis, Panwas harus membuka ruang publik untuk pemantauan pilgub dan melakukan sosialisasi potensi-potensi pelanggaran pilgub kepada masyarakat.