Dua Pejabat Mantan Napi Itu Akhirnya Dicopot

TERNATE, KOMPAS.com — Dua orang pejabat mantan narapidana (napi) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya dicopot dari jabatannya. Dua pejabat itu yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Arief Armaiyn dan Kepala Biro Umum Imran Chalil.

Pencopotan kedua pejabat napi ini bersamaan dengan mutasi jabatan yang dilakukan Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn, Rabu (21/11/2012).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.22/KEP/40/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II, ternyata sudah ditandatangani Gubernur sejak 8 November 2012. Namun, pelantikannya baru dilaksanakan Rabu kemarin.

Selain dua pejabat mantan napi ini, ada sejumlah pejabat eselon II yang tidak mendapat posisi ataupun tugas. Sementara seorang pejabat yang terlibat masalah hukum meski belum menjalani putusan pengadilan berupa kurungan penjara satu tahun, yakni Toni Pontoh (Kabag Pemerintahan), masih tetap menduduki jabatan eselon II. Toni Pontoh malah menggantikan posisi Imran Chalil yang tak lain mantan pejabat narapidana.

Kekosongan jabatan mantan pejabat lainnya yakni Arief Armayin diisi oleh salah satu staf ahli Gubernur, Mahyudin Pora. Arief Armaiyn yang masih keluarga dekat dengan Gubernur Malut itu sebelumnya terlibat masalah hukum karena menjadi terpidana kasus pembangunan Keraton Jailolo.

Pengambilan sumpah pejabat yang dilantik yang dilakukan di Aula Kantor Gubernur Malut di Sofifi itu dilakukan Wakil Gubernur Malut, Ghani Kasuba. Thaib Armaiyn sendiri tak tampak pada acara pelantikan itu karena dikabarkan sakit.

Sementara Wagub Ghani Kasuba, yang ditemui seusai pengambilan sumpah jabatan, enggan berbicara banyak. Dia bahkan mengaku baru mengetahui pejabat-pejabat yang diganti saat hendak mengambil sumpah para pejabat yang dilantik. "Saya saja baru tahu hari ini (kemarin). Jadi, saya kira yang lebih tahu itu adalah Gubernur," kilah Ghani Kasuba.