Transisi Jasa Alih Daya Satu Tahun - Kompas.com

Transisi Jasa Alih Daya Satu Tahun

Kompas.com - 21/11/2012, 02:30 WIB

Jakarta, Kompas - Kalangan pengusaha harus memanfaatkan masa transisi selama setahun untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru mengenai sistem pekerjaan alih daya. Pemerintah berharap aturan ini bisa memberi kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan hal ini di Jakarta, Selasa (20/11). Muhaimin telah menerbitkan Peraturan Menakertrans No 19/2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

”Sejak peraturan ini terbit, tak boleh ada isu outsourcing lagi. Demonstrasi boleh, tetapi kalau berlebihan apalagi mengganggu fasilitas umum dan perusahaan berarti melanggar peraturan. Saya perlu mengingatkan teman- teman, jangan berlebihan. Perjuangan buruh harus terukur supaya perusahaan tidak semakin kesulitan sehingga bangkrut,” kata Muhaimin.

Masa peralihan selama setahun jadi krusial karena pengusaha harus menyusun alur proses pelaksanaan pekerjaan oleh asosiasi sektor usaha. Pengusaha juga harus melaporkan pekerjaan diborongkan ke dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota.

Publik sebaiknya mengganti istilah outsourcing dengan alih daya untuk dua hal. Pertama, pola hubungan kerja dengan pemborongan pekerjaan pada perusahaan lain atau pekerja baru dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Kedua, pola hubungan kerja dengan perusahaan pengerah jasa pekerja (PPJP) yang meliputi lima jenis pekerjaan, yakni jasa keamanan, jasa katering, jasa kebersihan, jasa transportasi pekerja, dan jasa pendukung pertambangan serta perminyakan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ruslan Irianto Simbolon mengatakan, Menakertrans segera memanggil para kepala dinas ketenagakerjaan untuk menyosialisasikan peraturan baru tersebut. Tugas pemerintah selanjutnya adalah menata dan mengevaluasi PPJP.

10-20 persen dipakai

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, aturan ini menunjukkan pemerintah menghasilkan regulasi yang merugikan semua pihak. Kenaikan upah minimum drastis dan pembatasan sistem alih daya akan mengganggu kinerja industri.

”Upah minimum yang demikian besar tentu pengusaha berpikir ulang merekrut pekerja alih daya sebagai pekerja tetap. Kalaupun ada yang dipakai, itu sekitar 10-20 persen saja karena tidak efisien lagi,” kata Sofjan.

Beberapa kota di Jawa Barat dan DKI Jakarta kemarin menetapkan upah minimum 2013 sekitar Rp 2,2 juta per bulan. Kalangan buruh di Surabaya dan sekitarnya menuntut upah minimum di atas Rp 2 juta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta disepakati Rp 1,06 juta.

Kalangan pengusaha alih daya pun ikut resah. Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia Wisnu Wibowo mengatakan, pembatasan alih daya akan memicu pengangguran masif.

Wisnu mencontohkan, sektor perkebunan, perbankan, telekomunikasi, dan teknologi informasi banyak memakai sistem alih daya. ”Kalau pemerintah tidak memperhatikan hal ini, kami akan menguji materi ke Mahkamah Agung,” kata Wisnu.

Kalangan pekerja menyambut baik peraturan ini karena sesuai dengan harapan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, pembatasan lima jenis pekerjaan PPJP akan menghindari tafsir keliru atas aturan.(HAM/CAS/ILO/ABK/ETA/ELD/ACI)


Editor

Terkini Lainnya

Saat Konser Rhoma Irama, Pendukung Sudirman-Ida Kenakan Kaus #2018GantiGubernurJateng

Saat Konser Rhoma Irama, Pendukung Sudirman-Ida Kenakan Kaus #2018GantiGubernurJateng

Regional
Irak dan UEA Sepakat Bangun Kembali Masjid Agung di Kota Mosul

Irak dan UEA Sepakat Bangun Kembali Masjid Agung di Kota Mosul

Internasional
Gatot: Apabila Republik Memanggil dan Rakyat Berkehendak, Saya Siap jadi Presiden

Gatot: Apabila Republik Memanggil dan Rakyat Berkehendak, Saya Siap jadi Presiden

Nasional
Kepala Divisi Keuangan First Travel Modali Mantan Pacar Buka Salon Rp 60 Juta

Kepala Divisi Keuangan First Travel Modali Mantan Pacar Buka Salon Rp 60 Juta

Nasional
Tokoh Nomor Dua Houthi Tewas dalam Serangan Udara Koalisi Arab Saudi

Tokoh Nomor Dua Houthi Tewas dalam Serangan Udara Koalisi Arab Saudi

Internasional
Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional

Close Ads X