Kompas.com - 19/11/2012, 08:52 WIB
EditorEgidius Patnistik

PHNOM PENH, KOMPAS.com - Konferensi Tingkat Tinggi Ke-21 ASEAN resmi dibuka di Phnom Penh, Kamboja, Minggu (18/11). Sejumlah masalah penting, mulai dari pertumbuhan ekonomi kawasan hingga hak asasi manusia, akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Dalam pidato pembukaannya, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, selaku tuan rumah dan Ketua ASEAN 2012, meminta negara-negara anggota ASEAN melipatgandakan upaya dan kerja sama agar bisa terus mendorong pertumbuhan kawasan menjadi lebih pesat.

”ASEAN harus memperkuat dan mempererat langkah kerja sama di antara kita, terutama dalam menghadapi sejumlah tantangan dan persoalan yang ada, baik dalam konteks global maupun regional,” papar Hun Sen dalam upacara pembukaan KTT ASEAN di Peace Palace, Phnom Penh.

Masih terkait dengan ekonomi, ASEAN juga meluncurkan kerangka kerja sama ekonomi dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional ASEAN yang melibatkan enam negara mitra dalam satu atap. Mereka meliputi India, Australia, Selandia Baru, China, Jepang, dan Korea.

”Ini akan menjadi arsitektur baru kerja sama ekonomi ASEAN,” kata Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan.

Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Wisnu Dewabrata dan C Wahyu Haryo, dari Phnom Penh, Minggu.

Terkait pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dalam bidang ekonomi, sejauh ini ASEAN telah menyelesaikan 74-75 persen pembuatan instrumen kerja sama dalam rangka membangun masyarakat ekonomi, dan telah diratifikasi semua negara anggota. Masih ada 24-25 persen yang perlu diselesaikan hingga tahun 2015.

Dalam persoalan hak asasi manusia (HAM), ASEAN menorehkan sejarah baru dengan penandatanganan Deklarasi HAM ASEAN oleh 10 pemimpin negara anggota seusai pembukaan KTT.

”Pemimpin negara ASEAN berkomitmen mengelola HAM dengan standar yang tinggi. Deklarasi yang juga mengadopsi instrumen HAM universal ini juga dapat digunakan untuk memantau praktik HAM, perlindungan HAM, serta memajukan penegakan HAM di ASEAN,” kata Surin dalam jumpa pers seusai sesi pembukaan dan penandatanganan deklarasi.

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyatakan, persoalan penegakan HAM, demokrasi, dan hukum menjadi salah satu topik yang ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sesi pleno kepala negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.