Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/11/2012, 18:21 WIB
|
EditorLaksono Hari W

DEPOK, KOMPAS.com — Warga Depok kini tak perlu bersusah payah mengurus keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Warga yang belum mengurus akta kelahiran melampaui batas waktu satu tahun kini dapat mengikuti sidang akta kelahiran di kecamatan, tak perlu lagi di Pengadilan Negeri Depok.

Acara peluncuran sidang perdana pengadilan bagi masyarakat Depok yang terlambat mengurus akta kelahiran itu berlangsung pada Jumat (9/11/2012). Menurut undang-undang, warga yang telat membuat akta kelahiran harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri masing-masing daerah. Dengan peresmian ini, warga tidak harus datang ke pengadilan negeri, tetapi cukup mendatangi sidang akta kelahiran di masing-masing kecamatan. Hakim Pengadilan Negeri Depok akan mendatangi kantor-kantor kecamatan di Depok untuk menggelar sidang di sana.

"Banyak warga yang takut datang ke Pengadilan Negeri. Ini cara kita untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," Kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok Mulyamto kepada Kompas.com, Jumat (9/11/2012).

Bertempat di Balaikota Depok, hari ini ada 20 pemohon yang menjalani sidang. "Jika syarat-syarat dilengkapi dan ada saksi yang kredibel, hari ini juga akta kelahiran bisa diambil," kata Mulyamto.

Untuk pembuatan akta kelahiran ini, syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah KTP asli dan salinannya, kartu keluarga, surat nikah, surat pengantar dari kelurahan, surat keterangan lahir dari dokter atau bidan, surat permohonan, dan dua saksi.

Cicip (48), salah seorang warga, mengaku baru mengurus akta kelahiran anaknya yang kini berusia 4 tahun. Itu pun setelah ia tahu bahwa untuk mengurus sekolah anak, diperlukan akta kelahiran anak.

Cicip merasa terbantu dengan adanya pelayanan baru dari Pemkot Depok tersebut. Selama ini ia takut jika harus datang ke persidangan di Pengadilan Negeri. "Kalau di pengadilan kan kesannya kita ini penjahat, tapi di sini tidak,"  ujarnya.

Prosedur persidangan dijalankan sebagaimana biasanya. Pemohon harus meyakinkan hakim dengan bukti-bukti otentik, dan saksi yang disumpah wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Terobosan ini mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan imbauan kepada semua pengadilan negeri di daerah untuk melakukan hal yang sama.

"Dalam rangka peningkatan pelayanan pengadilan yang cepat dan ringan kepada masyarakat, khususnya dalam pengadilan akta kelahiran yang terlambat, hakim-hakim di pengadilan diminta untuk mendatangi masyarakat," kata Ketua Pengadilan Negeri Depok Prim Haryadi.

Sidang ini rencananya akan dilaksanakan setiap pekan di kantor kecamatan yang dipilih sesuai banyaknya jumlah pemohon. Hakim dari Pengadilan Negeri Depok akan datang ke pengadilan di kantor kecamatan tersebut.

Dengan layanan ini, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengimbau kepada warganya untuk segera mengurus akta kelahiran kepada anak-anaknya. "Juga kepada warga yang telah dewasa, tapi belum memiliki akta. Ini (akta kelahiran) penting sebagai syarat administrasi jika anak mau masuk sekolah, mau buat paspor, surat berkelakuan baik, dan macam-macam lagi," katanya.

Acara diakhiri dengan penyerahan akta kelahiran secara simbolis dari Wali Kota dan Ketua Pengadilan Negeri Depok kepada perwakilan pemohon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.