Blok Mahakam agar ke Pertamina

Bontang, Kompas - Kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas bumi Perancis, Total E&P Indonesie, dalam pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur akan berakhir tahun 2017. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong kontrak dialihkan ke PT Pertamina. Namun, Total E&P Indonesie berharap dapat melanjutkan kontrak kerja sama pengelolaan blok minyak dan gas bumi ini.

”Setidaknya kami bisa tetap berkontribusi di masa transisi. Masih banyak yang harus dikerjakan dan mungkin belum selesai saat masa kontrak berakhir,” kata A Noviyanto, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Layanan Umum, dan Audit (Vice President Human Resources, Communication, General Service and Audit) Total E&P Indonesie, kepada rombongan Komisi VII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Bontang, Kalimantan Timur, Senin (5/11).

Sebelumnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini menegaskan, pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak kerja sama pengelolaan Blok Mahakam tersebut (Kompas, 3/11).

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, juga mengatakan, sebaiknya kerja sama itu tidak dilanjutkan dan Blok Mahakam diserahkan ke PT Pertamina selaku perusahaan migas nasional. ”Keunggulan Indonesia adalah sumber daya alam, jadi sebaiknya tidak diserahkan ke asing,” kata Simbolon.

Amrullah, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur ingin ikut serta dalam pengelolaan Blok Mahakam.

”Kami siap menanamkan modal hingga 10 persen dari investasi yang dibutuhkan,” kata Saat ini investasi yang dilakukan Total Indonesie sebesar 2 miliar dollar AS per tahun. Menurut Amirullah, mereka sanggup menanamkan modal yang besar karena bekerja sama dengan Kabupaten Kutai Timur, tempat Blok Mahakam berada. ”Kami siap menanamkan modal di sana karena APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kita cukup kuat. APBD Kaltim mencapai Rp 13 triliun,” ujar Amrullah.

Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana mengatakan, siapa pun yang akan menjadi operator di Blok Mahakam tidak bisa sendirian. ”Persoalannya bukan hanya modal, melainkan juga intelektual dan teknologi,” kata Gde. (ARN)