Kompas.com - 02/11/2012, 21:15 WIB

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Bantuan rumah murah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin seharusnya tidak dipungut biaya apapun alias gratis, tidak berlaku di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobele, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Di daerah itu, setiap warga yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan rumah, harus menyetor uang Rp 60 ribu, satu botol minuman keras (miras) jenis sopi, ayam, babi dan kain daerah. Hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah warga Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobele, kepada Kompas.com, Jumat (02/11/2012).

Menurut Markus Milas yang mewakili warga lainnya, bantuan rumah di tempat lain semuanya gratis. Tetapi di desa mereka diterapkan pungutan seperti itu yang tentunya sangat membebani mereka yang berpenghasilan rendah.

"Awalnya di desa kami dijanjikan akan mendapat bantuan 20 unit rumah, namun dalam pelaksanaannya hanya dua rumah saja yang dibangun. Sedangkan yang lainnya hanya dibangun fondasinya saja, sementara material seperti batu, pasir dan batako yang semula ada di rumah warga, tetapi tiba-tiba dengan alasan yang tak jelas, diambil kembali oleh sejumlah oknum pengurus bantuan rumah tersebut," kata Milas yang dibenarkan warga lainnya, Apri Lopez dan Andreas Bria.

Tambah Milas, pungutan yang dilakukan oleh beberapa orang pengurus terhadap warga tersebut sudah berlangsung lama. Hal itu dilakukan setiap ada bantuan dari pemerintah untuk warga.

Oleh karena itu mereka berharap pemerintah di tingkat atas bisa mengawasi pelaksanaan distribusi nantuan, dari awal pengerjaan sampai selesai sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

"Kami sebagai masyarakat yang bodoh ikut saja apa yang dikehendaki oleh para pengurus karena terkait dengan bantuan, meskipun itu kami nilai seperti pungutan liar," beber Milas.

Terkait dengan itu, Wakil Bupati Belu Ludovikus Taolin berjanji akan mengecek informasi tentang adanya pungutan kepada masyarakat yang mendapat jatah bantuan rumah. "Nanti saya akan panggil beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait untuk mengecek informasi tentang adanya pungutan itu," tandas Taolin singkat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.