Konflik Lampung Mengoyak Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik warga di Lampung Selatan mengoyak keberagaman yang tumbuh di Indonesia. Karena itu, kepala daerah dan pemerintah pusat semestinya mengupayakan penanganan dengan pendekatan integral dan memerhatikan aspek psikososial.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Laode Ida, anggota DPD asal Lampung Anang Prihantoro, anggota DPD asal Sumatera Barat, dan anggota DPD asal Maluku Jakob Jack Ospara seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (2/11/2012) di Jakarta.

Pertikaian antara warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan warga Desa Balinuraga di Kecamatan Way Panji mengakibatkan setidaknya 14 orang tewas dan puluhan rumah terbakar. Saat ini, tidak kurang dari 2.000 warga tinggal di pengungsian.

Karena melibatkan dua etnik, pendatang asal Bali dengan anak-anak yang sudah menikah dengan penduduk setempat dan warga daerah itu, menunjukkan keretakan sosial. Ini juga tidak lepas dari kelalaian pemerintah mengatasi persoalan-persoalan sosial di era reformasi dan otonomi daerah. Akibatnya, pemicu kecil saja berdampak luas.

"NKRI sedang terkoyak, kebhinnekaan runtuh. Seharusnya ada sanksi khusus untuk kepala daerah yang tidak menangani masalah sosial di wilayahnya. Kenyataannya, kepala daerah hanya mengurus proyek dan mengadu domba rakyatnya untuk kepentingan politiknya," tutur Laode.

Anang menambahkan, sesungguhnya musuh kita bersama adalah kebodohan dan kemiskinan. Namun, ketika ada kesenjangan, pemicu bisa dengan mudah menyebabkan konflik besar. Karena itu, semestinya pemerintah dan aparat keamanan membangun perdamaian substansial, bukan hanya perdamaian formal.

Negara tak hadir

Lebih jauh La Ode Ida juga menyatakan, konflik di Lampung Selatan itu merupakan kelalaian pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk menjamin keamanan warga negara.

"DPD telah bertemu dengan Mendagri. Secara prinsip, apa yang menjadi masukan DPD disepakati Mendagri," katanya.

Konflik di Lampung Selatan, lanjut La Ode, merupakan bagian dari kelalaian dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Itu (konflik) menunjukkan negara tidak hadir dan itu disadari (Mendagri)," tuturnya.