Pemerintah Tidak Perpanjang Kontrak Blok Mahakam

JAKARTA, KOMPAS.com-    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini menegaskan, pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak kerja sama pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada tahun 2017 mendatang. Hal ini berarti setelah masa kontrak selesai, Blok Mahakam yang saat ini dioperatori Total EP Indonesie itu dikembalikan kepada pemerintah.   Menurut Rudi Rubiandini, Kamis (1/11/2012), di Jakarta, dengan berakhirnya masa kontrak kerja sama, maka semua kekayaan yang ada di Blok Mahakam, termasuk fasilitas produksi dan gedung perkantoran, menjadi milik negara.

 Seluruh biaya investasi blok migas itu sudah dibayar pemerintah melalui biaya operasi yang ditagihkan ke negara (cost recovery). Selanjutnya pemerintah akan memutuskan siapa pengelola Blok Mahakam itu.

"Kalau pemerintah menghendaki Pertamina mengelola Blok Mahakam tanpa melalui proses tender, pemerintah akan mengeluarkan surat bahwa semua aset yang ada di blok itu menjadi aset Pertamina," ujar Rudi Rubiandini. Pihaknya menginginkan split atau bagi hasil yang diterima pemerintah bisa lebih besar dari yang berlaku saat ini.

Sebagai contoh, saat kontrak kerja sama Blok Duri yang dioperatori PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) diperpanjang, maka pemerintah memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi. Jika biasanya dana bagi hasil minyak 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor migas, maka dana bagi hasil migas setelah diperpanjang kontraknya menjadi 90 persen untuk pemerintah dan 10 persen untuk kontraktor.  

"Kami tentu akan memprioritaskan Pertamina untuk memiliki hak partisipasi yang lebih besar dalam pengelolaan Blok Mahakam," kata Rudi. Namun sebelum memutuskan siapa operator Blok Mahakam pasca berakhir masa kontrak tahun 2017, pemerintah akan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek tersebut mengingat pengelolaan Blok Mahakam butuh investasi besar.  

Rudi mengingatkan agar semua pihak membiarkan pemerintah bekerja merampungkan pembahasan mengenai kelanjutan kontrak Blok Mahakam. Jika terus-menerus diintimidasi baik oleh serikat pekerja Pertamina maupun kelompok masyarakat lain agar segera menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina, maka pihaknya tidak akan memprioritaskan pembahasan mengenai kelanjutan blok itu.  

"Masih banyak urusan lain yang harus dikerjakan seperti program konversi bahan bakar gas (BBG)," kata Rudi Rubiandini. Dalam beberapa pekan terakhir, ia mengaku mendapat puluhan pesan pendek setiap hari yang isinya bernada intimidasi dan menyudutkan dengan mencap dirinya sebagai pejabat yang pro asing.