Pilkada Sultra Tak Batal

KENDARI, KOMPAS - Pasca-pemecatan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, tahapan pemilihan kepala daerah Sultra terus berjalan. KPU pusat pun segera mengambil alih penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan pada 4 November mendatang.

”Pilkada terus berjalan normal sesuai tahapan. Besok (hari ini) anggota KPU pusat, Arief Budiman, akan datang ke Kendari mengoordinasikan,” ujar Sekretaris KPU Sultra La Ode Andi Pili, di Kendari, Selasa (30/10). Kemarin, tahapan pilkada memasuki hari terakhir kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Selanjutnya, hari ini akan digelar debat kandidat pasangan calon. Adapun pasangan calon yang akan mengikuti pilkada Sultra adalah Buhari Matta-Amirul Tamim, Nur Alam-Saleh Lasata, dan Ridwan BAE-Haerul Saleh.

Seperti diberitakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberhentikan secara tetap lima anggota KPU Sultra karena melanggar kode etik, yakni Mas’udi (ketua) serta empat anggota, yaitu Eka Suaib, Bosman, Abdul Syahrir, dan LM Ardin. Hal itu terkait munculnya dua versi keputusan KPU Sultra dalam penetapan pasangan calon kepala daerah beberapa waktu lalu, (Kompas, 30/10).

Terkait itu, Mas’udi mengaku tidak menyangka putusan DKPP menjatuhkan sanksi yang begitu berat. Ia menilai putusan itu malah membuat keresahan baru di mata publik mengingat hari pelaksanaan pilkada sudah dekat.

Ia juga menilai mekanisme pengambilan keputusan DKPP terkesan terburu-buru tanpa memperdalam permasalahan sehingga muncul dua versi penetapan itu. Mas’udi pun berencana menggugat putusan DKPP tersebut ke PTUN.

Sebelumnya, tim pemenangan pasangan calon Nur Alam-Saleh Lasata mengapresiasi putusan DKPP. Tim pasangan calon itu dan juga tim bakal pasangan calon Ali Mazi-Bisman Saranani yang tak lolos verifikasi merupakan pihak yang mengadukan KPU Sultra ke DKPP.

DP4 bermasalah

Sementara itu, beberapa KPU kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menemukan ribuan identitas bermasalah dalam proses verifikasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Itu mencakup identitas ganda hingga pemilih belum berusia 17 tahun.

Wakil Ketua KPU Sulsel Ziaurrahman Mustari membenarkan pihaknya menemukan sekitar 600.000 identitas ganda di 24 kabupaten/kota. Saat ini, KPU setempat masih memverifikasi DP4 yang diberikan Pemprov Sulsel pada Juli lalu.

Dalam DP4 tercantum jumlah potensial pemilih 7,2 juta jiwa. Jumlah itu melonjak dari pemilih tahun 2008 yang hanya sekitar 4 juta jiwa. ”Ternyata lonjakan yang cukup tinggi itu bermasalah sehingga perlu direvisi,” ungkap Ziaurrahman.

Dari Jateng dilaporkan, proses seleksi lanjutan atas 22 nama bakal cagub-cawagub Jateng yang diajukan lewat DPD PDI-P Jawa Tengah belum tuntas. Semua masih menunggu keputusan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, setelah pulang menunaikan ibadah haji.

”Hasil atas penyaringan kemungkinan baru diketahui pertengahan November, siapa bakal calon yang diusung PDI-P pada pilkada Jateng, Mei 2013,” kata Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan, partainya akan berkoalisi dengan parpol yang bisa bersama-sama mengembangkan partai di Jawa Tengah.

”Jateng tidak bisa dianggap remeh, posisinya lebih baik dibanding provinsi tetangga. Tentu saja Gerindra berharap kader terbaiknya bisa digandeng kandidat gubernur dari parpol koalisi,” ujarnya. (ENG/WHO/RIZ/INA)