Idul Adha di Poso Aman

Poso, Kompas - Di bawah pengawalan polisi dan tentara, suasana hari raya Idul Adha, Jumat (26/10), di Poso, Sulawesi Tengah, aman walau tanpa gema takbir seperti biasanya. Keberadaan 1.000-an aparat keamanan di daerah tersebut dalam rangka pengamanan wilayah terkait rangkaian aksi teror.

Sepanjang Kamis malam, tidak ada pawai takbiran sebagaimana biasa. Kekhawatiran pawai takbiran akan disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab, membuat masyarakat tidak melakukan pawai takbiran.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen (Pol) Dewa Parsana mengatakan, selain untuk pengamanan, keberadaan polisi di Poso juga untuk penegakan hukum terkait berbagai peristiwa teror belakangan ini.

Kapolda bersama Komandan Resor Militer 132 Tadulako Kolonel (Inf) Marga Taufik berada di Poso sejak Kamis. Kapolda juga bertemu sejumlah masyarakat setempat.

Menurut Danrem 132 Tadulako Letkol Inf Marga Taufiq, saat ini TNI menyiapkan pasukan, termasuk intelijen untuk membantu polisi di Poso.

Di Tamanjeka, Poso, saat ini banyak rumah warga yang kosong ditinggal penghuni. Sebagian warga lebih banyak berdiam di dalam rumah dan beraktivitas seperlunya di luar rumah. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, M Syamsul (40), mengatakan, warga saat ini justru cemas dengan keberadaan aparat di dusun mereka.

Mantan perumus perjanjian damai Deklarasi Malino, Hamid Awaludin, di Jakarta, berpendapat, rentetan kekerasan yang terjadi di Poso saat ini sepatutnya bisa dijadikan dasar untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai zona eksklusif keamanan.

”Dengan posisi itu, keamanan di Poso patut mendapat perlakuan khusus. Tidak cukup pasukan keamanan, tetapi juga kebutuhan logistik dan peralatan harus memadai,” ujar Hamid.

Menurut Hamid, ketersediaan pasukan keamanan di Poso diperlukan untuk memastikan bekas wilayah yang pernah diamuk konflik horizontal itu tetap aman. Namun, persoalan bukan semata kuantitas, melainkan juga kualitas yang menyertainya. Pasukan keamanan mesti dibekali peralatan memadai, termasuk untuk menangani pelaku kekerasan. Misalnya saja, helikopter harus tersedia untuk operasi di wilayah pegunungan.

Hamid menekankan, rentetan kekerasan di Poso tidak bisa diabaikan. Pelaku kekerasan tentunya berupaya memanfaatkan komunitas yang pernah terlibat konflik di Poso. ”Targetnya tentu memancing supaya muncul bentrokan lagi,” kata Hamid.