Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP-Gerindra Tak Mesra, Apa Kata Jokowi?

Kompas.com - 05/10/2012, 11:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra tengah tak mesra pascakemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta. Para elit PDIP merasa Partai Gerindra memanfaatkan Pilkada untuk peningkatan elektabilitas partai maupun Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Apa tanggapan Jokowi atas situasi itu?

Jokowi merasa tidak ada perpecahan antara PDIP dengan Gerindra, baik sebelum maupun pascakemenangan di Pilkada DKI.

"Kalau pecah enggak menang, dong. Setelah menang, yah enggak. Tetap enggak ada masalah," kata Jokowi, seusai bersilatuhrahmi dengan Fraksi PDIP, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Rapat yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani itu dihadiri puluhan politisi PDIP. Rapat itu juga diikuti Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. 

Jokowi juga yakin nantinya dapat menghadapi fraksi lain selain PDIP dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Seperti diketahui, PDIP dan Gerindra hanya memiliki 17 kursi di DPRD. Jokowi tak mempermasalahkan jumlah kursi parpol pendukung di DPR. Yang terpenting, menurut dia, adalah komunikasi.

"Asal kita bisa mempresentasikan program dengan baik dan orientasinya semua untuk rakyat, untuk kota. Saya kira semua akan bisa menerima. Ini masalah komunikasi saja," pungkas kader PDIP itu.

Dinamika hubungan PDI Perjuangan dan Gerindra pasca Pilkada DKI dapat diikuti dalam topik "Ada Apa dengan PDI-P dan Gerindra?"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com