Surabaya Pulangkan 29 PSK ke Daerah Asal

SURABAYA, KOMPAS.com — Upaya pendekatan yang terus digencarkan Pemerintah Kota Surabaya terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari mulai membuahkan hasil. Pada Kamis (27/9/2012), Pemkot Surabaya memulangkan 29 PSK ke daerah asalnya di Jawa Timur.

PSK yang dipulangkan berasal dari Malang, Batu, Blitar, Pasuruan, Lumajang, Banyuwangi, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, dan Kediri. Dua orang di antaranya dari Surabaya. Juga ada yang dari Jawa Tengah, Kalimantan, dan Jawa Barat.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo di rumah dinas Wali Kota Surabaya mengatakan, rentang usia PSK dari 26 tahun dan tertua 56 tahun.

Mekanisme pemulangan adalah mereka akan diantar relawan pendamping hingga ke tempat tinggalnya. Bahkan, untuk yang berasal dari luar Provinsi Jatim, menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Jatim. Para PSK juga dibekali bantuan modal usaha Rp 3 Juta dari Pemorov Jatim.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang ikut melepas pemberangkatan rombongan menyatakan, ini merupakan langkah awal bagi PSK untuk memulai kehidupan yang lebih baik. "Kalau kita punya niat baik, Tuhan pasti akan memberikan jalan," pesannya kepada PSK sesaat sebelum pemberangkatan.

Ia juga berpesan agar yang sudah pulang ke daerah asal tidak kembali ke dunia lamanya. "Jika ketahuan kembali ke Surabaya dengan profesi sama, pihaknya akan langsung mengarahkan yang bersangkutan ke Liponsos.

Risma juga mengungkapkan bahwa selama bulan puasa lalu pihaknya rajin memantau ke lokalisasi. Dari situ diketahui ada beberapa yang ingin pulang ke daerah asal. Pemkot Surabaya kemudian intensif melakukan pendekatan, khususnya dengan PSK dan para mucikari.

Pemulangan akan berlanjut, tetapi dilakukan secara bertahap. Dengan cara demikian, lambat laun akan berujung pada penutupan lokalisasi.

"Kami punya target menutup lokalisasi, tetapi harus dilakukan dengan cara humanis, seperti melalui pelatihan dan pemberian stimulus modal usaha," ujarnya.

Guna mencegah PSK kembali ke Surabaya, Supomo menambahkan, Pemkot Surabaya akan melakukan koordinasi pemantauan dengan kabupaten/kota asal mereka.