Pengembangan Wisata Bahari Perlu Percepatan

Jakarta, Kompas - Pengembangan ekonomi berbasis maritim di Indonesia tidak sekadar membutuhkan komitmen, tetapi juga pelaksanaan. Masih banyak obyek wisata bahari yang dikenal di mancanegara susah diakses karena kendala infrastruktur.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Didien Junaedy, di Jakarta, Jumat (21/9).

Pemerintah telah menyampaikan komitmen membangun ekonomi berbasis bahari atas dasar 70 persen wilayah Indonesia adalah laut, dan kepulauan di dalamnya menyimpan potensi wisata.

Ia mengemukakan, Indonesia memiliki sejumlah obyek wisata yang dikenal hingga mancanegara. Namun, untuk mengundang investasi ke pulau-pulau kecil itu, dukungan infrastruktur diperlukan. Infrastruktur ini perlu disiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

”Akibat minimnya infrastruktur, arus wisatawan masih terbatas pada mereka yang mau susah-susah datang. Untuk memaksimalkan wisata bahari, komitmen perlu diwujudkan, jangan sekadar retorika,” ujarnya.

Tahun lalu, kunjungan wisata bahari menyumbang 30 persen dari total 7 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2016, kunjungan wisata bahari ditargetkan mencapai 40 persen dari total jumlah wisatawan asing yang berkunjung.

Didien mencontohkan, untuk menjangkau obyek wisata di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dulu membutuhkan waktu 7-8 jam dengan kapal dari Kendari. Namun, saat ini bisa ditempuh selama 1 jam melalui penerbangan dari Makassar.

Sementara itu, obyek wisata Raja Ampat yang didorong untuk wisata bahari belum ditunjang aksesibilitas yang memadai. Landasan bandar udara masih kerap dilintasi oleh penduduk sehingga kurang aman untuk penerbangan.

Koordinator kunjungan bisnis Kadin ke Rusia, Benny Dwiatmadji, mengemukakan, tempat tujuan pariwisata Indonesia yang sudah banyak dikenal oleh Rusia adalah Bali.

Indonesia memiliki banyak obyek wisata bahari di pulau-pulau lain yang bisa dipromosikan, seperti Kepulauan Riau, Raja Ampat, Wakatobi, dan Pulau Komodo. (LKT)