Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Buang Jauh-Jauh Isu SARA

Kompas.com - 20/09/2012, 14:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berharap penyelenggaraan pilkada di daerah lain dapat berjalan lebih baik daripada Pilkada di DKI Jakarta. Megawati berharap jangan ada lagi dalam pilkada di daerah lain kampanye berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seperti yang terjadi di Jakarta.

"Pilkada selanjutnya, bentuk-bentuk yang tidak bermoral dan tidak beretika mari kita buang jauh-jauh," kata Megawati ketika jumpa pers seusai menggunakan hak pilih di kediamananya di Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2012).

Ikut dalam jumpa pers calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias (Jokowi), Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Maruarar Siarit, keluarga Megawati, serta tim sukses pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama.

Megawati mengatakan, jika merasa sebagai warga negara yang memahami empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945 , Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, seharusnya isu SARA dan kampanye tak bermoral dan tak beretika lain tidak perlu ada.

"Harusnya melihat diri kita sebagai warga negara Indonesia, tidak beraliran agama, ras, dan tidak katakan mereka yang belainan. Tapi kita harus satu jua," kata mantan Presiden itu.

Menurut Megawati, untuk menciptakan Pilkada yang baik, harus diperhatikan empat hal, yakni kinerja baik Komisi Pemilihan Umum, aparat keamanan dan birokrasi, teknologi informasi, dan penghapusan politik uang.

"Sepanjang itu belum dapat dilakukan dengan baik, maka hal-hal yang terjadi pada waktu-waktu lalu akan masih bisa terjadi," pungkas Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com