Panwas Kebanjiran Laporan Pelanggaran

Jakarta, Kompas - Sehari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/9), Panitia Pengawas Pilkada DKI Jakarta menerima sejumlah laporan pelanggaran. Sampai sore kemarin sudah ada sekitar 20 laporan pelanggaran yang masuk ke Panwas.

Kemarin, Ketua Panitia Pengawas Pilkada DKI Jakarta Ramdansyah menerima tiga laporan pelanggaran. Laporan pertama datang dari Tim Advokasi Jakarta Baru yang melaporkan penyebaran buklet yang mendiskreditkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

”Semalam, relawan kami di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, menangkap seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 012 atas nama ES saat membagikan buku atau berita yang mendiskreditkan (calon gubernur) Joko Widodo,” kata Sirra Prayuna dari Tim Advokasi Jakarta Baru.

Sirra menambahkan, tak hanya di Angke, relawan tim juga menangkap seseorang di Matraman yang menyebarkan selebaran bernada kebencian. Tim Advokasi Jakarta Baru sudah menyerahkan kedua orang itu dan melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Laporan kedua datang dari Indonesia Budget Center (IBC) yang melaporkan dugaan politisasi dana hibah dan bantuan sosial dalam Pilkada DKI Jakarta senilai Rp 30 miliar.

Selanjutnya, laporan dari Forum Musyawarah Guru DKI Jakarta (FMGJ) tentang dugaan praktik politik uang dan politisasi birokrasi guru sekolah.

”Ada setidaknya 10 kasus yang kami temukan terkait politisasi birokrasi di pendidikan. Bentuknya ada yang intimidasi untuk memilih calon tertentu, ada pula selebaran bagi murid-murid untuk memilih calon tertentu,” kata Retno Listyarti, Ketua FMGJ.

Menurut dia, contoh politisasi birokrasi di dunia pendidikan itu antara lain dengan meminta sekolah membuat ucapan terima kasih atas program wajib belajar 12 tahun.

Ketua Panwas Pilkada DKI Jakarta Ramdansyah menyatakan menerima laporan tersebut dan akan memprosesnya. Semua kelengkapan bukti dan saksi harus ada agar laporan itu bisa ditindaklanjuti.

Ramdansyah pun tak luput dilaporkan oleh Tim Advokasi Jakarta Baru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tim tersebut menilai Ramdansyah tidak netral karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait iklan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) bersama tim Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Di Jakarta Utara, KPPS bersama warga menyiapkan beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Di TPS 032 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, KPPS dibantu sejumlah warga membuat TPS yang dipasangi umbul-umbul warna-warni. ”Biar semarak dan meriah. Ini kan putaran kedua, penentuan. Harapannya agar banyak warga datang, tidak golput,” kata Suprayogi, Ketua KPPS TPS 032.

Di TPS 76 Kampung Plastik, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, KPPS kesulitan membagikan undangan kepada warga korban kebakaran karena sebagian mengungsi di luar kampung. Anggota KPPS TPS 76, Untung, mengatakan, dari 490 jumlah pemilih di TPS 76, baru 290 undangan yang sudah dibagikan.

”Ini masih ada 200 undangan. Sebagian besar undangan yang belum dibagi ini untuk warga korban kebakaran,” katanya.

Yuliana (42), warga korban kebakaran di RT 014 RW 07, Kampung Plastik, Sunter Agung, mengaku belum mendapat undangan. Namun, ia tak khawatir karena mendapat informasi undangan akan diberikan Rabu malam. Menurut dia, beberapa warga korban kebakaran yang mengungsi di tempat lain bakal datang untuk memberikan suara.

Jelang pemungutan suara, warga antusias. Munandar (34), warga Koja, mengatakan, meski pasangan calon gubernur/wakil gubernur pilihannya gagal lolos pada putaran pertama, untuk putaran kedua ia telah memiliki pilihan lain. ”Saya punya pilihan baru,” katanya.

Sehari sebelum pemungutan suara, Jakarta Utara belum bersih dari spanduk bernuansa kampanye. Sejumlah atribut kampanye masih terpasang, antara lain di Jalan Rawa Badak, Jalan Enggano, dan di kelurahan Warakas. Anggota Panwas Pemilu Jakarta Utara Divisi Pengawasan, Arif Budianto, mengakui hal itu. Pihaknya telah menyurati Satpol PP untuk menurunkan spanduk.

ICW siap dampingi

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan siap mengawal jalannya pilkada yang bersih, jujur, adil, dan transparan. Saat FMGJ mendeklarasikan antipolitik uang dan politisasi pendidikan, Febri Hendri dan Abdullah Dahlan dari ICW menegaskan, para guru tidak perlu khawatir akan ada ancaman terhadap mereka.

”Langkah kita benar, kita aman. ICW akan dampingi dan lindungi pihak-pihak yang berani melaporkan penyimpangan, seperti FMGJ ini,” kata Febri.

Febri meminta agar Panwas bertindak sesuai dengan kewenangan dan tegas terhadap segala pelanggaran. (FRO/RWN/NEL)