Bagi Hasil Harus TerealisasiTahun 2013

BANJARNEGARA, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mengultimatum PT Geo Dipa Energi untuk merealisasikan bagi hasil pengelolaan sumber daya panas bumi di Dataran Tinggi Dieng selambatnya awal tahun 2013. Jika tidak terwujud, pemerintah daerah siap mempersoalkan hal tersebut secara hukum.

Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, Selasa (11/9), menegaskan, persoalan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam wajar diberikan kepada pemerintah daerah dan diatur oleh Kementerian Keuangan.

”Kami tidak menuntut macam-macam. Sebab lahan panas bumi lain seperti di Kabupaten Bandung, Garut, dan Sukabumi sudah merealisasikan bagi hasil ke pemkab masing-masing. Kenapa Banjarnegara tidak bisa mendapatkannya?” kata Hadi.

Dia menegaskan, sejak beroperasi tahun 2002, PT Geo Dipa Energi (GDE) belum pernah memberikan bagi hasil kepada pemkab setempat dengan alasan masih merugi.

Saat ini, harga jual listrik panas bumi ke PT GDE sangat rendah, yakni 5,15 sen dollar AS per kilowatt hour (kWh). Hadi mengingatkan PLN bahwa sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tarif Listrik Energi Terbarukan yang menetapkan harga jual listrik panas bumi di Jawa 11 sen dollar AS per kWh.

”Ini, kan, sudah peraturan. Semestinya dijalankan. Jika sampai 2013 belum ada perubahan, kami siap menempuh jalur hukum,” ujar Hadi.

PT GDE pesimistis

Juru Bicara PT GDE, Suparwanto mengatakan, negosiasi ulang harga jual listrik ke PLN sebaiknya melibatkan Pemkab Banjarnegara dengan difasilitasi Pemprov Jateng. Dengan demikian, negosiasi dengan PLN selaku pembeli tunggal listrik panas bumi akan lebih obyektif.

Kendati demikian, dia pesimistis negosiasi akan mencapai harga 11 sen dolar AS per kWh seperti disebutkan dalam Permen ESDM No 22/2012.

”Peraturan tersebut masih baru sehingga belum ada instruksi lanjut dari Kementerian BUMN. Kemungkinan untuk diterapkan di WKP (wilayah kerja panas bumi) yang baru juga. Sedangkan WKP kami sudah cukup lama usianya,” ungkapnya. Ia belum dapat memberi komitmen realisasi bagi hasil mulai tahun 2013. (GRE)