Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Relokasi Syiah, Priyo Harus Pahami Pancasila

Kompas.com - 11/09/2012, 19:15 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menilai bahwa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seharusnya memahami dan memegang teguh Pancasila sebagai landasan hidup sehingga ide relokasi warga Muslim Syiah tidak sampai terjadi. Pasalnya, ide relokasi warga Muslim Syiah di Sampang termasuk dalam provokasi dan memecah belah masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural.

"Kita harus paham bahwa Pancasila yang harus kita pegang dalam hidup bernegara. Buat saya hal (ide relokasi dari Priyo) yang berkaitan dengan provokasi dan memecah belah tidak selayaknya dilakukan di hadapan publik. Saya sendiri tidak setuju dengan ide relokasi itu karena bertentangan dengan Pancasila," ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Puan mengetengahkan mediasi dan musyawarah mufakat yang seharusnya dilakukan di Sampang, dibanding relokasi yang berpihak pada golongan mayoritas. Dia menjelaskan musyawarah mufakat harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak melenceng dari kaidah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan para pendiri bangsa untuk membina persatuan.

Puan menyarankan agar pemerintah daerah Sampang maupun para wakil rakyat di sana untuk duduk bersama melakukan mediasi sehingga ditemukan pemecahan permasalahan Sampang yang adil dan tidak berpihak. "Mereka yang di Sampang lebih baik mediasi dulu, musyawarah mufakat setelah itu menemukan solusi untuk kebaikan bersama. Musyawarah dulu lah jangan asal main relokasi. Ada dua pihak yang dipertemukan dalam musyawarah itu dan nanti dapat dicari pemecahan yang adil," katanya.

Dalam musyawarah tersebut, lanjut Puan, yang penting adalah proses menuju hasil yang adil. Indonesia adalah negara hukum, jadi relokasi warga Muslim Syiah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan koridor hukum. Menurut Puan yang harus diperhatikan dan dikedepankan adalah peraturan hukum dan adat istiadat warga setempat. "Tidak lupa kepercayaan yang dianut pihak yang berselisih sesuai dengan ajaran Pancasila juga tidak dapat dikesampingkan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, warga Muslim Syiah di Sampang boleh direlokasi ke tempat lain. Sebab, masalah kasus Sampang murni urusan keluarga, bukan permasalahan antara perbedaan mazhab Syiah dan Sunni. "Jadi tolong diluruskan karena seolah ada konflik NU dengan Syiah atau antara Sunni dan Syiah ternyata tidak semengerikan yang kita sangka. Oleh karena itu, rencana relokasi menurut pandangan saya silakan dilakukan karena inti masalah bukan gesekan antara Sunni dan Syiah, tapi hanya motif perselisihan keluarga," ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9/2012) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com