Bagi Hasil Panas Bumi Dipertanyakan

BANJARNEGARA, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mempertanyakan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam panas bumi di Kecamatan Batur, Dataran Tinggi Dieng, oleh PT Geo Dipa Energi. Sejak mulai beroperasi pada 2002, perusahaan yang bersangkutan belum pernah memberikan bagi hasil bagi pemkab setempat dengan alasan masih merugi.

Ketua Komisi B DPRD Banjarnegara Suko Irianto, Senin (10/9), mengatakan, sebagai usaha yang mengelola sumber daya alam di suatu wilayah, bagi hasil bagi pemerintah daerah setempat wajar direalisasikan. ”Masyarakat Banjarnegara pun ingin merasakan keuntungan pengelolaan sumber daya dari wilayahnya,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam pertemuan bersama Pemkab Banjarnegara, pekan lalu, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (GDE) Praktimi Semiawan menyatakan bahwa jika harga jual listrik panas bumi masih seperti sekarang, yakni 5,15 sen dollar AS per kilowatt hour (kWh), PT GDE Unit 1 Dieng belum dapat memberikan keuntungan bagi hasil bagi Pemkab Banjarnegara, setidaknya hingga 2020.

Biaya tinggi

Kerugian itu terjadi akibat biaya operasional dan pemeliharaan peralatan eksploitasi panas bumi yang mahal. Investasi operasional panas bumi ini merupakan investasi yang berbiaya tinggi.

Dia mencontohkan, untuk mengebor satu sumur panas bumi saja dibutuhkan biaya sebesar Rp 70 miliar. Untuk itu, setiap pengeboran harus dipastikan akan menghasilkan panas bumi yang seimbang dengan pengeluaran biaya.

”Jika hasil sumur ternyata berbeda dengan perkiraan sebelumnya, tentu akan menambah biaya perusahaan,” katanya.

Menurut Praktimi, operasional PT GDE Unit 1 Dieng sebenarnya sudah dapat menghasilkan keuntungan apabila usulan negosiasi harga dengan PT PLN selaku pembeli tunggal dengan asumsi harga normal sebesar 7,5 sen dollar AS per kWh terpenuhi. Jika usulan itu terwujud, mulai 2013 operasional PT GDE Unit 1 Dieng sudah dapat memberikan keuntungan.

Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno menilai, cukup sulit membiarkan PT GDE yang notabene sebagian sahamnya masih dipegang PLN melakukan negosiasi terkait harga jual listrik.

(GRE)