Pasir Besi Rusak Pantai

JEPARA, KOMPAS - Ratusan warga pesisir Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, meminta Pemerintah Kabupaten Jepara mencabut izin tiga perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir besi. Pasalnya, pertambangan itu merusak pantai sehingga menimbulkan abrasi yang hebat.

Mereka juga meminta aparat Kepolisian Resor Jepara mencabut status 15 warga pesisir yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan fasilitas pertambangan. Tuntutan tersebut mereka serukan dalam unjuk rasa di Kantor Bupati Jepara dan Markas Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Senin (10/9). Unjuk rasa itu diikuti 500 orang yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dari Desa Banyudono, Banyumanis, dan Ujungwatu.

Koordinator aksi yang juga Sekretaris Forum Nelayan Jepara Utara Solikhul Hadi (45) mengatakan, penambangan pasir besi menyebabkan abrasi di pesisir Jepara bagian utara semakin parah. Penambangan pasir besi juga merusak lahan-lahan pertanian sekitar pantai.

Apabila diteruskan, keanekaragaman hayati pantai bisa rusak dan punah. Kondisi itu dapat mengancam para nelayan kecil yang kerap mencari ikan di pantai.

”Untuk itu, kami meminta Pemkab Jepara mencabut izin penambangan pasir besi yang telah dikeluarkan bagi tiga perusahaan. Kami juga berharap pemerintah menghentikan penambangan dan pembangunan dermaga jeti untuk berlabuh kapal pengangkut pasir,” katanya.

Selain itu, Solikhul juga menambahkan, warga meminta aparat Polres Jepara menghentikan penyidikan terhadap 15 warga yang menjadi tersangka perusakan fasilitas pertambangan. Saat ini mereka tidak ditahan, tetapi diminta melapor ke Markas Polres Jepara satu pekan sekali.

Akan ditinjau

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Sholih mengemukakan, pemerintah akan meninjau ke lokasi tambang. Kalau memang ada kerusakan lingkungan, pemerintah akan memberikan pengertian kepada petambang dan proses perizinan akan ditinjau kembali.

”Kami tidak bisa serta-merta mencabut izin penambangan itu. Kami harus memprosesnya dahulu dan membicarakannya dengan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Polres Jepara Ajun Komisaris Besar Bakharuddin MS menyatakan, proses penyidikan kasus perusakan masih terus berlangsung karena harus melengkapi berkas dan memeriksa sejumlah saksi, seperti camat dan kepala dusun setempat. Terkait dengan penyelesaian secara kekeluargaan masih menunggu perkembangan proses penyidikan itu.