Sultan: Tanah Keraton Didata Ulang - Kompas.com

Sultan: Tanah Keraton Didata Ulang

Kompas.com - 10/09/2012, 01:52 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS - Pascapengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta, tanah-tanah Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman akan didata ulang. Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berharap, masyarakat yang memanfaatkan tanah magersari tidak perlu risau dengan adanya pendataan tersebut.

”Masyarakat yang menggunakan tanah Keraton atau Pakualaman dengan sistem magersari tidak perlu risau. Sesuai ketentuan UU Keistimewaan DI Yogyakarta, tanah-tanah itu akan didata kembali,” ujar Sultan dalam acara Syawalan dan Rapat Kerja Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Minggu (9/9) di Yogyakarta.

Pendataan tanah dilakukan setelah eksekutif menyusun peraturan daerah istimewa dan perda. Menurut Sultan, UU Keistimewaan DIY tidak hanya mengatur tanah-tanah Keraton ataupun Pakualaman, tetapi juga tanah milik pemda.

Menurut Sultan, setelah pendataan tanah akan ada dua macam surat tanah, pertama surat kekancingan dari Keraton atau Pakualaman, dan kedua sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional.

Ahli pertanahan sekaligus anggota Tim Asistensi Rancangan UU Keistimewaan DIY, Suyitno, mengatakan, pada prinsipnya Keraton dan Pakualaman tetap menjadi pemegang sertifikat hak milik untuk tanah Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond. Namun, masyarakat tetap bisa mendapat sertifikat hak pakai atau hak guna bangunan dari BPN.

Pendataan akan dilakukan bertahap. Sertifikasi akan menggunakan dana keistimewaan yang anggarannya diajukan ke pemerintah pusat.

Penghageng Kawedanan Hageng Panitikismo Keraton Yogyakarta (petinggi Keraton yang mengurusi pertanahan) Gusti Bendara Pangeran Haryo Hadiwinoto menegaskan, Keraton telah melakukan inventarisasi ulang tanah Keraton sejak tahun 2000. Pascapengesahan UU Keistimewaan DIY, pendataan dilanjutkan hingga seluruh aset Keraton terdokumentasi.

Mundur dari Golkar

Terkait keanggotaannya di Partai Golkar, Rabu pekan lalu, Sultan resmi menyatakan mundur dengan mengembalikan kartu tanda anggota. Sultan sudah bertemu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk pernyataannya itu.

Menurut Sultan, surat pengunduran diri yang disampaikan ke Partai Golkar berupa surat pernyataan, bukan surat permohonan.

”Kalau permohonan kan harus menunggu jawaban,” kata Sultan, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar.

Sesuai Pasal 18 Bab VI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, calon gubernur dan wakil gubernur DIY bukan merupakan anggota partai politik.

Sultan mengatakan, kepala daerah memang lebih baik jika tidak partisan. (ABK)


Editor

Terkini Lainnya

Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Regional
Senyum Kim dan Moon saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Senyum Kim dan Moon saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Internasional
12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

Megapolitan
Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Nasional
Dilarang Disparbud, Panitia 'Untukmu Indonesia' Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Dilarang Disparbud, Panitia "Untukmu Indonesia" Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Megapolitan
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Nasional
Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Megapolitan
Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Megapolitan
Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Nasional
Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Megapolitan
Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Internasional
Usung Tema 'Enlightenment', Art Jog 2018 Berkembang Jadi Pergelaran Seni Visual

Usung Tema "Enlightenment", Art Jog 2018 Berkembang Jadi Pergelaran Seni Visual

Regional
Polri Tak Lagi Berwenang Awasi TKA sejak Muncul Aturan Baru soal Keimigrasian

Polri Tak Lagi Berwenang Awasi TKA sejak Muncul Aturan Baru soal Keimigrasian

Nasional
Gedung Putih Rilis Foto Pompeo Berjabat Tangan dengan Kim Jong Un

Gedung Putih Rilis Foto Pompeo Berjabat Tangan dengan Kim Jong Un

Internasional
Berita Populer: Memanfaatkan Jeda Pemrosesan di ATM, Anak-anak Bisa Kuras ATM Anda

Berita Populer: Memanfaatkan Jeda Pemrosesan di ATM, Anak-anak Bisa Kuras ATM Anda

Regional

Close Ads X