Konsumsi Premium Dibatasi
Menurut Direktur BBM Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Djoko Siswanto, Jumat (7/9), di Jakarta, pengaturan BBM bersubsidi itu merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012. ”Saat ini, kuota BBM bersubsidi jenis Premium di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi kritis,” ujarnya.
Data PT Pertamina (Persero), kuota BBM bersubsidi di DKI Jakarta diperkirakan habis pada 15 September. Hingga akhir Agustus, realisasi konsumsi BBM bersubsidi di DKI Jakarta 37,4 persen di atas kuota dalam APBN Perubahan 2012.
Djoko menjelaskan, BPH Migas melayangkan surat ke Pertamina untuk menghentikan pasokan Premium bagi semua SPBU di jalan tol dan permukiman mewah di Jabodetabek pada 12 Juni. Namun, manajemen Pertamina minta aturan itu ditunda hingga Lebaran. ”Kami mengirim surat lagi ke Pertamina agar melarang penyediaan Premium bagi SPBU di jalan tol dan perumahan mewah di Jabodetabek mulai pekan ini,” katanya.
Instruksi itu dibuat dengan pertimbangan pengguna jalan tol umumnya adalah mobil pribadi yang dinilai memiliki kemampuan untuk membeli BBM nonsubsidi jenis Pertamax. ”Sepeda motor kan tidak melewati jalan tol, angkutan umum juga tidak pakai. Bus antarkota antarprovinsi umumnya memakai bahan bakar solar. Sasaran kebijakan ini terutama mobil pribadi,” ujarnya.
”Sebenarnya kebijakan ini telah diterapkan di beberapa SPBU di Jabodetabek. Di kawasan Pondok Indah, misalnya, saat ini sudah ada empat SPBU yang khusus menyediakan BBM nonsubsidi,” kata Djoko. Nantinya, aturan itu juga diberlakukan di daerah lain di luar Jabodetabek.
Selain itu, BPH Migas tengah menyiapkan peraturan tentang pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah, antara lain model Camry, Alphard, BMW, dan Honda Accord, tahun produksi 2005 ke atas dan kapasitas mesin di atas 2.000 cc di Jabodetabek.
Badan pengatur itu juga mempersiapkan aturan tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Premium maksimal 10 liter per hari untuk satu mobil di Jabodetabek.
”Kami membahas rancangan peraturan itu dengan gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia dan Pertamina pekan depan untuk mendapat masukan. Targetnya, aturan itu rampung dan mulai dilaksanakan secara bertahap akhir September nanti. Tahap awal, aturan itu akan diberlakukan di Jabodetabek, yang tingkat konsumsinya paling tinggi, lalu secara bertahap akan diberlakukan di kota-kota besar lainnya,” ujarnya.
Menurut Djoko, jika usulan pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi disetujui DPR, pihaknya akan menggunakan kuota tambahan itu sebagai cadangan sampai akhir tahun ini. ”Dalam mengimplementasikan aturan itu di lapangan, kami telah merekrut sekitar 2.000 personel pengawas dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini menyatakan, aturan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah ataupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi terlalu berat di tingkat operasional. Selain butuh aparat keamanan dalam jumlah banyak untuk pengawasan, sebagian pembeli juga akan memaksa tetap membeli BBM bersubsidi. ”Namun kalau pembatasan BBM bersubsidi diterapkan di jalan tol, itu bisa dilakukan karena itu daerah tertutup. Bukan melarang orang beli Premium, tetapi SPBU tidak perlu disuplai Premium, pengguna tol pasti mampu bayar BBM nonsubsidi. Kami akan segera dukung,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah dan DPR membahas penambahan kuota BBM bersubsidi. ”Dananya ada di cadangan fiskal. Akan tetapi, perlu persetujuan DPR menyangkut tambahan anggaran,” ujar Hatta.
Sementara itu, kebutuhan BBM, terutama BBM bersubsidi, di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan bertambah sekitar 15 persen dari jatah kuota yang ditetapkan untuk disalurkan di ketiga wilayah itu. Sisa kuota BBM bersubsidi di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara masih mencukupi sampai pertengahan Oktober.
Terpopuler
Now Trending
